Impor Tapioka Hancurkan Petani Singkong

By: RadarBanyumas.co.id Date Uploaded: Description: Impor Tapioka Hancurkan Petani Singkong

BANJARNEGARA – Biasanya masyarakatlah yang menyampaikan keluhan kepada pejabat seperti kepala dinas. Namun sedikit berbeda dalam kunjungan rombongan Komisi IV DPR RI beserta mitra ke Desa Gumiwang Kecamatan Purwanegara, Rabu (3/5).

PANEN : Rombongan Komisi IV DPR RI beserta mitra komisi panen ikan di Kampung Nila Gumiwang, kemarin. (DARNO/RADARMAS)

Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Banjarnegara, Singgih Haryono, menyampaikan unek-unek kepada rombongan wakil rakyat.

Keluhan ini disampaikan karena kondisi petani yang sangat memprihatinkan, terutama petani singkong. Singgih mengatakan, di Banjarnegara ada ribuan hektare lahan singkong yang semestinya sudah dipanen.

Namun lahan itu dibiarkan saja karena harganya yang sangat rendah. Bahkan sampai ditawarkan tanpa harus membayar sekalipun tidak ada yang mau memanen singkong.

“Harganya sangat rendah. Sebagai gantinya lahan diolah saja singkongnya tidak usah bayar saja tidak mau,” kata dia. Harga singkong yang berkisar Rp 450 per kilogram di pabrik tidak menutup ongkos panen.

Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro mengatakan, rendahnya harga singkong disebabkan adanya impor tapioka dari Vietnam.

Ironisnya, impor ini dilakukan ketika musim panen, sehingga harga singkong anjlok dan petani membiarkan singkong yang sudah siap panen.

Menurut Darori, anjloknya harga singkong karena adanya unsur permainan dari perusahaan yang ingin menjatuhkan petani. “Itu biasa. Ketika sudah tidak panen harga naik. Telur untuk bahan baku roti juga begitu. Kentang Dieng sebelumnya juga seperti itu saat panen datang impor. Semua dihancurkan,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, kondisi ini terjadi karena pemerintah hanya beperan sebagai regulator, namun tidak masuk ke jaringan perdagangan.

Akibatnya, pemerintah tidak mengetahui persis permasalahan yang terjadi di rantai perdagangan. “Mesti ada unsur pemerintah, selama ini hanya punishmen berupa denda jika terjadi pelanggaran,” paparnya.

Denda juga tidak menimbulkan efek jera bagi perusahaan yang nakal. Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, keluhan ini akan dibahas bersama kementerian terkait. Sebab tujuan kunjungan ini memang untuk menyerap aspriasi secara langsung di lapangan. (drn/din)