KPU Gelar Media Gathering
PURWOKERTO-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas akhirnya memberikan tanda terima (TT) kepada 17 partai politik (parpol). Pasca perpanjangan 1×24 jam berdasarkan SE KPU RI Nomor 585, khususnya untuk parpol yang belum bisa melengkapi dokumen hingga penutupan pendaftaran tanggal 16 Oktober lalu, enam parpol yakni PKB, Partai Demokrat, Hanura, PKP Indonesia, PBB dan Partai Idaman akhirnya bisa melengkapi sebelum pukul 24.00, Selasa (17/10) lalu.
Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Unggul Warsiadi mengatakan berdasarkan mekanisme penyerahan dokumen parpol di daerah, 17 parpol tersebut sudah bisa melengkapi dokumen, dan akhirnya mendapat tanda terima.
“Namun lolos tidaknya parpol tersebut sebagai calon peserta pemilu 2019 nanti, tergantung pendaftaran di tingkat KPU RI,” jelasnya.
Secara umum, KPU di tingkat kabupaten kota hanya menerima kelengkapan dokumen dari masing-masing parpol yang disesuaikan dengan data di SIPOL. Nantinya kelengkapan dokumen tersebut, termasuk TT akan diserahkan ke KPU RI.
“Selanjutnya masuk ke tahapan penelitian administrasi. Jika kemarin hanya menyesuaikan jumlah dokumen dengan jumlah data yang ada di SIPOL. Untuk penelitian administrasi nanti akan dilakukan penyesuaian daftar nama keanggotaan di SIPOL, dengan kelengkapan KTA dan KTP yang sudah diserahkan parpol. Di tahap ini, data ganda akan terdeteksi,” ujarnya.
Selanjutnya, masing-masing parpol diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Sebelum dilakukan verifikasi faktual oleh KPU, khususnya untuk parpol baru, yang belum terdaftar sebagai peserta pemilu pada tahun 2014 lalu.
Unggul mengatakan, untuk parpol yang akan melalui proses verifikasi faktual di Banyumas, antara lain Partai Garuda, PSI, Partai Berkarya, Perindo, dan Partai Berkarya.
“Nanti akan diambil sampel 10 persen dari jumlah keanggotaan yang sudah terdaftar. Dan akan dilakukan verifikasi langsung ke bawah,” jelas Unggul.
Berkaitan dengan pentahapan penyerahan dokumen parpol kemarin, Unggul menjelaskan PBB menjadi parpol terakhir yang mendapatkan tanda terima, yakni sekitar pukul 22.40. Meski demikian, untuk parpol yang meninggalkan KPU paling akhir yakni PKB.
Hal itu dikarenakan PKB harus menyesuaikan data fisik dengan daftar SIPOL yang terus bergerak menjelang batas akhir penerimaan dokumen. Seperti diketahui, PKB sempat menjadi parpol yang unik dalam penyerahan dokumen parpol kemarin. Pasalnya, hingga penutupan pendaftaran tanggal 16 Oktober lalu, data keanggotaan PKB di SIPOL masih di angka 176. Padahal SIPOL menjadi tolok ukur atau acuan KPU dalam penyerahan berkas oleh masing-masing parpol tersebut.
“Yang unik lagi yaitu Partai Garuda. Kami sama sekali belum punya data mengenai kepengurusan Partai Garuda di Banyumas. Namun di hari terakhir, Partai Garuda datang menyerahkan dokumen, dan sudah lengkap sesuai dengan jumlah pada SIPOL. Sehingga langsung kami berikan TT,” tegasnya.
Ditempat lain, KPU Banyumas juga menjawab semua pertanyaan publik mengenai regulasi pemasangan atribut kampanye, mulai dari bentuk baliho, banner, spanduk, hingga stiker yang sudah marak akhir-akhir ini. Terutama untuk sejumlah gambar dari bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati Banyumas tahun 2018.
Ketua KPU Banyumas, Unggul Warsiadi menegaskan saat ini hal itu belum menjadi domain KPU. Sehingga masih bebas bagi individu yang ingin memasang gambarnya. Bahkan jika optimis atau percaya diri, yang bersangkutan juga bisa mencantumkan tulisan calon bupati Banyumas atau calon wakil bupati Banyumas, selama masih sesuai dengan etika.
“Ini masih jadi ruang yang sangat terbuka bagi mereka yang ingin mensosialisasikan diri mereka masing-masing. Kalau ada yang sudah menulis calon bupati atau mungkin calon presiden. Itu sah-sah saja. Namun pencalonan tersebut masih dari persepsi masing-masing, bukan calon sah yang tercantum dalam SK penetapan calon oleh KPU,” tegasnya.
“Jadi ini juga menjadi ruang bebas bagi media untuk menggandeng individu-individu tersebut untuk mensosialisasikan diri di media cetak atau elektronik,” lanjutnya.
Namun demikian, saat masuk pentahapan penetapan pasangan calon, Januari nanti, maka berlakulah seluruh ketentuan kampanye yang diatur dalam UU Pilkada. Dan ada beberapa aturan yang harus diperhatikan baik oleh pasangan calon maupun media.
“Kalau sudah ada penetapan calon, segala macam bentuk kampanye nanti akan tersentral di KPU. Dan akan menggandeng media sebagai partner sosialisasi dan kampanye pasangan calon,” tegasnya.
“Makanya untuk sekarang ini masih terbuka kesempatan bagi media untuk mendekati individu-individu tersebut,” imbuhnya.(bay)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn