KOMPAK MUNDUR : Kyai dan Pimpinan Pondok Pesantren yang berafiliasi ke PPP ramai-ramai mengundurkan diri. (DARNO/RADARMAS)
BANJARNEGARA – Kyai dan pimpinan pondok pesantren yang berafiliasi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengundurkan diri.
Selain itu, pengunduran diri juga dilakukan oleh 14 Pengurus Anak Cabang (PAC) dan 18 orang pengurus harian DPC PPP Banjarnegara.
Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas terbitnya SK Kepengurusan yang tidak sesuai dengan hasil Muscab ke-VIII DPC PPP Banjarnegara pada 25 September 2021.
Ketua SC Muscab ke-VIII PPP Banjarnegara, H. Indarto mengatakan, dalam pelaksanaan Muscab, pihaknya telah menyusun tata tertib Muscab, tata tertib pemilihan ketua formatur dan tata tertib pemilihan ketua dan sekretaris DPC sesuai ketentuan.
“Sudah sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan-Peraturan mainnya, baik dari DPP maupun DPW. Namun demikian terbit SK kepengurusan 2022 -2026, ternyata terjadi banyak penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan Anggaran Dasar,” terangnya saat jumpa pers di Sekretariat DPC PPP Banjarnegara, Rabu (26/1).
Diantaranya untuk sekretaris diisi oleh orang yang tidak memenuhi syarat dari Anggaran Dasar maupun PO (Peraturan Organisasi). “Ini jelas pelanggaran yang sangat fatal,” tambahnya.
Dia juga menyebut terjadi penyimpangan lainnya. Misalnya orang yang sudah diputuskan di Muscab VIII sebagai pengurus harian, ternyata dihapus namanya, tidak tercantum dalam kepengurusan.
Misalnya Saudara Abdul Mufid hilang sama sekali, kemudian Syamsul Ma’arif juga hilang sama sekali dari kepengurusan harian. “Kemudian muncul nama baru yang sama sekali tidak ada rekomendasi dari Muscab,” ungkapnya.
Dalam SK tersebut juga terjadi dobel kepengurusan. Di pengurus harian dia itu jadi koordinator isu strategis, pendidikan, pondok pesantren dan dakwah. Sekaligus menjadi wakil ketua majelis syariah. “Ini jelas menunjukkan, khilaf atau tidak cermat,” katanya.
“Ekspresi dari kekecewaan teman-teman DPC maupun PAC, yang pertama kami akan non aktif dari seluruh kegiatan baik DPP, DPW, DPC, PAC sampai ke ranting. Sampai hari ini kita tidak melakukan langkah-langkah politik buat persiapan di 2024,” lanjutnya.
Kemudian kami juga mengundurkan diri dari kepengurusan DPC, demikian juga yang PAC sampai dengan diterbitkannya SK yang baru.
“Pertama pencabutan SK yang tidak sesuai, kedua diikuti penerbitan SK yang baru yang sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan yang kedelapan,” ungkapnya.
Dikatakan, sejauh ini telah dilakukan komunikasi dengan DPW dan DPP. “Kami bertemu langsung dengan Bapak Asrul Sani selaku Wakil Ketua DPP. Dan beliau sangat mengapresiasi atas peristiwa ini dan sangat prihatin. Beliau minta kita segera melayangkan surat protes atas ketidaksesuaian SK dengan hasil Muscab,” katanya.
H. Indarto menyebut dari 20 PAC yang mengundurkan diri ada 14 PAC. Sedangkan pengurus harian dari 25 orang, yang mengundurkan diri 18 orang.
Enam PAC yang tidak mengundurkan diri yaitu PAC Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Wanadadi, Banjarnegara dan Batur.
Menurut dia, pengunduran diri ini merupakan reaksi atas sikap DPP. Kalau memang DPP memandang bahwa dengan semakin dekat Pemilu tidak perlu membuat kegaduhan, tetapi nyatanya DPP menerbitkan SK yang menimbulkan kegaduhan.
“Kegaduhan ini bukan kita penyebabnya, tapi sebagai akibat. Kalau memang DPP memandang Pemilu 2024 suatu hal yang penting, maka segera terbitkan SK yang baru. Yang sesuai hasil Muscab,” terangnya.
Ketua DPC PPP Banjarnegara, H. Edy Purwanto mengatakan, sebagai Ketua DPC terpilih, menghendaki agar DPW dan DPP mengeluarkan SK sesuai Anggaran Dasar Rumah Tangga berdasarkan hasil formatur Muscab.
“Karena keputusan Muscab adalah keputusan tertinggi. Saya menghormati keputusan teman-teman mengundurkan diri karena kekecewaan itu. Agar DPP dan DPW segera menurunkan SK yang sesuai hasil formatur Muscab biar partai bisa berjalan, bergerak sesuai dengan apa yang dikehendaki teman-teman. Karena pihak DPC ada 18 yang mengundurkan diri. PAC ada 14 mengundurkan diri. Kita sangat kesulitan,” paparnya.
Dia berharap kemelut ini segera berakhir agar DPC PPP Banjarnegara bisa lebih fokus menyongsong Pemilu 2024. (drn)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn