CILACAP – Dalam rangka membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dari seluruh tahapan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan pasca pemilu, harus ada keterlibatan antara pemerintah dan masyarakat menuju pemilu yang berkualitas.
Hal tersebut perlu dilaksanakan supaya Pemilu bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan atau polemik di masyarakat.
Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Webinar Pojok Pengawasan dengan tema Mengoptimalkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cilacap di Aula Bawaslu, Jum’at (25/3).
Bupati mengungkapkan, bahwa masih banyak anggota masyarakat yang tidak tahu atau tidak mau tahu terhadap aturan dalam pelaksanaan pemilu, dengan menghalalkan segala cara untuk menang.
“Ternyata masih banyak masyarakat yang tidak tahu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan,” kata Tatto memulai Webinar.
Oleh karena itu, Bawaslu dengan perannya sebagai pengawas perlu melakukan sosialisasi secara masif aturan-aturan pemilu yang belum diketahui masyarakat.
“Disinilah peran Bawaslu untuk mensosialisasikan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam pelaksanaan pemilu, sehingga masyarakat makin sadar dan makin tau terhadap pelaksanaan pemilu,” ujar Bupati.
Dari pengalaman pemilu yang sudah dilaksanakan, Tatto menambahkan, masyarakat yang menemukan pelanggaran ternyata masih bingung harus lapor kemana.
“Bawaslu harus berperan terhadap pelaksanaan pemilu dengan turun ke kecamatan – kecamatan atau desa, untuk menampung laporan dari masyarakat, sehingga ada reapon cepat dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran pelaksanaan pemilu,” tambah Bupati.
Dengan kondisi demikian, sosialisasi menurut Bupati harus dilakukan lebih dini, terutama kepada pemilih pemula atau calon pemilih pemula dalam hal ini adalah pelajar.
“Kesadaran masyarakat dalam politik harus terus ditingkatkan, sehingga masyarakat paham mengenai manfaat dari pengawasan untuk mengurangi kecurangan-kecurangan atau kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu,” tandas dia. (nas)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn