SK PPPK: Setelah 311 PPPK menerima SK pekan lalu, Bupati Cilacap mengusulkan kebutuhan PPPK sebanyak 6.080 formasi. ISTIMEWA
CILACAP – Bupati Cilacap mengusulkan kebutuhan PPPK (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) sejumlah 6.080 formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN. Usulan tersebut dibuat dalam Surat Bupati Cilacap Nomor 800/07799/38 Tanggal 28 Des 2020 Perihal Kebutuhan ASN Kabupaten Cilacap Tahun 2021.
Dengan rincian guru (non agama) PPPK sebanyak 4.968 formasi jabatan fungsional, guru (agama) PPPK sebanyak 606 formasi jabatan fungsional, dan tenaga kesehatan PPPK sebanyak 506 formasi jabatan fungsional.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cilacap Warsono melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, Fathan Ady Chandra mengatakan, dari usulan tersebut sampai saat ini, pemerintah pusat melalui BKN belum menginformasikan terkait akokasi PPPK untuk Cilacap.
“Ini kami sedang menunggu, kalau sudah turun berarti proses seleksi siap dibuka,” katanya, Senin (22/2).
Pihaknya belum bisa memperkirakan kapan akan dimulai seleksi, karena penetapan alokasi tetap harus menunggu dari Kemen PAN terlebih dahulu, baru kemudian BKN membuat jadwal tahapan seleksi beserta ketentuannya.
“Saat ini kami belum berani mengira-ngira waktunya, karena berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Yang pasti ini (penetapan alokasi) tergantung kebijakan pusat,” tandasnya.
Terpisah, Ketua PGRI Kabupaten Cilacap, Wuyung Sulistyo Pambudi menyampaikan, sebanyak 3.731 guru honorer di Kabupaten Cilacap mengikuti simulasi dan bimbingan seleksi PPPK tahun 2021, Senin (22/2) dan Selasa (23/2).
“Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memanfaatkan kesempatan baik ini yang diselenggarakan oleh PGRI Jawa Tengah. Ini kesempatan langka yang harus dimanfaatkan rekan-rekan honorer,” ungkapnya kemarin.(nas)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn