Dewan Purbalingga Beri Banyak Catatan Pada LKPJ Bupati Tahun 2016

By: RadarBanyumas.co.id Date Uploaded: Description: Dewan Purbalingga Beri Banyak Catatan Pada LKPJ Bupati Tahun 2016

Permasalahan Minim Solusi

PURBALINGGA- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun 2016 diterima DPRD Purbalingga dalam rapat paaripurna, Jumat (21/4). Namun, masih banyak catatan diberikan DPRD untuk mengevaluasi laporan yang sama di tahun selanjutnya.

Ketua DPRD Purbalingga Tongat SH MM mengatakan, secara khusus LKPJ 2016 belum mampu menjelaskan azas manfaat dari setiap program terhadap masyarakat. Apalagi ukuran kinerja bukan hanya dari sisi terserapnya anggaran. Masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) tidak mempunyai standar pelaporan yang sama terhadap program yang dilaksanakan.

Dewan juga menyoroti adanya masalah integrasi data dan program antar-OPD. Integrasi mulai dari keseragaman basis data primer yang melegimitasi pentingnya program, penentuan peta kompetensi pokok OPD pada suatu masalah, regulasi yang dibutuhkan dan estimasi sumber daya dan waktu yang dibutuhkan.

Proses ini penting untuk menata nomenklatur program antar-OPD yang sering tumpang tindih dan berulang sehingga program tidak fokus, tidak teratur, dan tidak berkesinambungan.

“Kami juga temukan masih ada OPD yang memiliki postur belanja operasional yang kurang efisien. Padahal di sisi lain memiliki beban layanan dan program publik yang tergolong strategis. Pemkab harus lebih giat lagi membedah postur APBD yang cenderung tidak sehat,” tambahnya.

“Khusus untuk penyerapan anggaran juga seharusnya dijelaskan ketika tidak terserap maksimal karena apa dan bagaimana solusinya kedepan,” lanjutnya. Beberapa catatan lain yaitu peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat terbatas. Hampir semua OPD tidak memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi pegawainya untuk mengikuti program peningkatan kapasitas.

Program yang ada lebih bersifat diskursus atau seminar insidental, bukan pelatihan terstruktur. Pola ini harus diubah, sebab bibit birokrat unggul sebenarnya banyak di daerah, namun mereka kurang mampu menampilkan kompetensi karena ruang gerak yang minim.

Kemudian di sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pertanian belum ada ide cemerlang dan operasional dalam menyelesaikan permasalahan. “Jika solusi masalah masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, maka kecil kemungkinan beban rakyat dapat segera diatasi,” tuturnya. (amr/sus)