Dinas Diminta Percepat Kegiatan Proyek di Purbalingga, Awasi Hasil Pekerjaan Pemborong

By: RadarBanyumas.co.id Date Uploaded: Description: Dinas Diminta Percepat Kegiatan Proyek di Purbalingga, Awasi Hasil Pekerjaan Pemborong

PURBALINGGA – Semua organisasi perangkat daerah (OPD) sampai ke pemerintah desa diminta melakukan percepatan kegiatan pemerintah. Mereka juga harus tertib administrasi, bekerja cepat dan tepat.

“Percepatan itu pada pembangunan, pemerintahan maupun kemasyarakatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Purbalingga,” tutur Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM, saat acara silaturahmi di jajaran Pemerintah Kecamatan Purbalingga, Rabu (11/5).

Tiwi mengingatkan, anggaran kegiatan yang terserap lebih awal, manfaatnya akan lebih cepat dirasakan masyarakat.

“Saat ini fokusnya pemulihan ekonomi, maka kegiatan-kegiatan bersumber APBD ini bisa dilaksanakan awal waktu. Kenapa harus menunggu akhir tahun anggaran kalau di awal waktu saja bisa dikerjakan,” tegasnya.

Bupati memerintahkan para ASN betul-betul cermat dalam hal mengadministrasikan anggaran. Termasuk pengelolaan keuangan yang tepat, akuntabel, cermat dan transparan. Hal itu bukan tanpa alasan, belajar dari banyak kejadian termasuk yang pernah menimpa Kecamatan Purbalingga.

“Jangan ada lagi ASN Purbalingga yang berurusan dengan penegak hukum,” kata dia.

Tiwi juga menyinggung terkait Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah. BPK memberikan beberapa catatan serta rekomendasi. Ia meminta rekomendasi BPK tersebut ditindaklanjuti agar tidak jadi masalah di kemudian hari.

“Semangat di tahun 2022 adalah untuk bisa mempertahankan opini WTP keenam kalinya. Catatan BPK seperti pengelolaan keuangan dan lainnya jangan diabaikan,” katanya.

Pada hari yang sama di lokasi berbeda, Wakil Bupati Purbalingga Sudono ST MT bersilaturahmi di Kecamatan Kalimanah. Ia meminta masyarakat, ASN maupun aparatur pemerintah desa ikut mengawasi hasil pekerjaan para pemborong yang mengerjakan proyek APBD ataupun APBDes.

“Yang perlu diperhatikan kualitas bangunannya, karena persaingan pemborong cukup tinggi. Masyarakat juga bisa ikut mengawasi agar sesuai spesifikasi bangunannya,” tegasnya. (amr)