Honorer dalam sebuah kegiatan. DOK/RADARMAS
PURWOKERTO- Honorer terus bergolak karena adanya pendaftaran CPNS. Namun, aksi unjuk rasa di Banyumas masih belum sama sekali dilakukan para honorer. Kendati disebutkan terus diperjuangkan, namun gaji mereka masih dibawah upah minimum kabupaten (UMK)
“Semua tenaga honorer sudah diberikan tunjangan dari Pemkab, meski jumlahnya belum sampai pada UMK. Kita sudah mendahului dan untuk kenaikan ini akan bertahap,” kata Bupati Banyumas, Ir Achmad Husein kemarin.
Menurutnya, jika semua tenaga honorer mendapat sesuai dengan UMK maka akan menambah pengeluaran Pemkab yakni sebesar Rp 50 miliar. Karena keterbatasan dana pemkab baru menganggarkan sekitar Rp 12 miliar per tahunnya, untuk seluruh tenaga honorer di Kabupaten Banyumas seperti guru mapel, petugas kebersihan, perpustakaan, dan penjaga sekolah.
“Kalau kita mau naikkan ke UMK bisa ada tambahan 38 m, ini kan bukan jumlah yang sedikit. Namun kita akan berjuang bagaimana nantinya bisa kita UMK kan, tetapi untuk hal ini belum bisa terealisasi pada tahun ini, karena untuk APBD 2019 sudah ditetapkan,” kata dia.
Rupanya, upaya memperjuangkan gaji agar sesuai dengan UMK bukan merupakan harapan bagi honorer. Retno, seorang tenaga honorer mengatakan, baik dirinya maupun teman-temannya berharap untuk bisa masuk CPNS. “Kami minta di PNS-kan bukan minta UMK,” kata dia.
Guru yang masih berstatus honorer K2 berharap belasan tahun pengabdiannya bisa diperhatikan oleh pemerintah. “Saya tetap berharap kepada pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meniadakan rekrutmen CPNS jalur umum dan honorer K2 lebih diprioritaskan melihat umur kami yang sudah lewat dan setidaknya hargai pengabdian kami yang sudah belasan tahun,” kata dia. (hkm)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn