Gagal Nikah, Pria Asal Pageralang Kemranjen Dihukum Denda Rp 150 Juta, Kasus Dibawa Sampai Mahkamah Agung, Orang Tua Perempuan: Kami Kecewa Membatalkan Pernikahan

By: RadarBanyumas.co.id Date Uploaded: Description: Gagal Nikah, Pria Asal Pageralang Kemranjen Dihukum Denda Rp 150 Juta, Kasus Dibawa Sampai Mahkamah Agung, Orang Tua Perempuan: Kami Kecewa Membatalkan Pernikahan

Mansur didampingi istrinya menceritakan batalnya rencana pernikahan anak bungsu perempuannya. FIJRI/RADARMAS

Gagal nikah bisa berujung menjadi persoalan hukum. Seperti dialami sepasang kekasih di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Perkaranya berlarut-larut hingga ke Mahkamah Agung.

FIJRI RAHMAWATI, Banyumas

Mereka yang berencana menikah ialah Sri Subur Lestari dengan Agus Suyitno. Keduanya sudah tukar cincin pada tahun 2018. Pernikahan dirancang akan berlangsung setahun kemudian.

Mansur, orang tua dari Sri Subur Lestari, menceritakan, kurang dua bulan dari hari H, dia mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk kebahagiaan anak bungsunya. Mansur memesan tratag atau tarub, hiburan organ tunggal dan juga lainnya. Dia juga berencana menutup jalan di depan rumah.

“Kalau untuk undangan belum dicetak, undangan belum dipesan. Tapi, kami sudah menulis nama-nama yang akan diundang. Anak saya temannya banyak,” ujar warga Desa Sidamulya RT 1 RW 3 itu, Kamis (11/3). Mansur didampingi sang istri, Sarifah.

Mansur mengaku sudah menghabiskan uang puluhan juta untuk persiapan resepsi. Tak disangka, semua harus berakhir getir.

Sarifah menambahkan rencana pernikahan anaknya yang kini bekerja sebagai bidan di puskesmas batal lantaran adanya orang ketiga. Ikatan pertunangan telah diciderai oleh hubungan asmara calon menantu dengan wanita lain.

Padahal, Tari, sapaan anak Sarifah telah setia. Percaya pada Agus Suyitno yang telah menyematkan cincin pertunangan. Pria itu berasal desa tetangga, Pageralang RT 3 RW 4 Kecamatan Kemranjen.

“Kami kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh mantan anak saya. Membatalkan rencana menikah. Kami sudah keluar biaya, sudah mengabarkan ke saudara. Bahkan anak kami juga menolak ajakan menikah dari pria lain,” tutur Mansur.

Sementara itu, untuk proses hukum perdata, Mansur menyatakan tidak begitu memahami. Pria yang keluar rumah memakai kacamata hitam karena mata tidak bisa terpapar sinar matahari langsung itu enggan bicara banyak.

Beralasan takut salah memberi keterangan, Mansur hanya mengatakan persoalan batal menikah kemudian dibawa ke pengadilan. Tanpa mau menyebut alasan dan proses anaknya menggugat mantan tunangannya.

“Beberapa hari lalu, ada laki-laki datang ke rumah mengabarkan bahwa kasus anak saya telah selesai di Mahkamah Agung dan seharusnya bahagia. Karena Agus Suyitno dihukum denda Rp 150 juta sebagai akibat telah membatalkan pernikahan,” terang Mansur. Tapi uang sebesar itu juga tak bisa mengganti rasa malunya.

Anak bungsunya itu, kini masih tinggal bersama Mansur. Sibuk bekerja sebagai tenaga kesehatan dan membuka warung usai dari puskesmas.

Selanjutnya, Radarmas menemui orang tua Agus Suyitno yakni Sumarto. Namun, orang tua Agus itu menolak untuk dimintai keterangan.

“Silahkan ke pengacaranya saja, di Purwokerto. Tidak tahu saya, siapa nama pengacaranya,” timpal Suwarto.

Terpisah, Humas Pengadilan Negeri Banyumas Agus Cakra Nugraha menyatakan putusan kasasi Mahkamah Agung perkara batal nikah di Kemranjen masih dalam proses administrasi.

“Pengadilan Negeri Banyumas masih menunggu petunjuk dari Mahkamah Agung. Putusan belum dibagikan ke masing-masing pihak terkait,” terang Cakra melalui sambungan seluler.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banyumas. pada 27 Juni 2019 memutus perkara nomor 5/Pdt.G/2019/PN. Bms dengan amar menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat berupa kerugian imateriil sebesar Rp 100 juta.

Selanjutnya, di tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang, amar putusan menghukum pembanding semula tergugat membayar ganti rugi kepada terbanding semula penggugat sejumlah Rp 150 juta secara tunai.

“Tunggu perkembangan selanjutnya hasil dari petunjuk Mahkamah Agung,” tandas Cakra. (*)