IKUT AKSI : Guru honorer dan tenaga kependidikan asal Purbalingga saat menggelar aksi di Jakarta, Senin (17/9) kemarin. ISTIMEWA
PURBALINGGA – Aksi massal guru dan tenaga kependidikan honorer secara nasional pada Senin (17/9) di Jakarta, belum mendapat respon dari pemerintah. Mereka mengancam akan mogok mengajar jika tuntutan mereka tidak direspon.
“Hasil nihil. Presiden atau dari pemerintah tidak ada yang menemui kami. Kita menunggu respon pemerintah satu bulan ini. papar Abas Rosyadi, Koordinator Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FHPTK) kepada Radarmas.
Dijelaskannya, kalau dalam satu bulan tidak ada respon, maka seluruh honorer di Dinas Pendidikan akan mogok nasional. “Itu hasil yang kami tangkap di Jakarta,” ujarnya.
Tenaga honorer yang kebanyakan guru, terangnya, meminta agar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 36/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) agar dibatalkan. Kemudian honorer meminta payung hukum terkait kepastian mereka menjadi ASN.
Kedatangan mereka ke Jakarta rencananya akan diterima Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafrudin dan Presiden Jokowi. “Namun tidak ada satupun yang menemui kami,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus PGRI Kabupaten Purbalingga Sarjono mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi melalui surat. Menurutnya, sudah mencukupi melalui perwakilan, yang penting pesan sampai.
“Kami melalui pengurus besar (PB PGRI, red) secara organisasi juga sudah sekuat tenaga memperjuangkan mereka. Tetapi belum terakomodasi juga. Sekarang sedang minta audensi dengan Men PAN & RB. Semoga terpenuhi dalam waktu dekat. Karena saat ini ketua umum masih ada acara di Manila,” tutur Sarjono, kemarin.
Seperti diketahui, sebanyak 200 orang guru tidak tetap (GTT) atau honorer di Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam FHPTK ikut aksi ke Jakarta. Mereka bergabung dengan perwakilan honorer se Indonesia memperjuangkan aspirasinya. (amr/sus)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn