PURWOKERTO-Rencana pemerintah menguji delapan mata pelajaran (mapel) dalam ujian sekolah berstandar nasional (USBN) tahun ini akhirnya batal dilaksanakan. Pemerintah menetapkan siswa sekolah dasar (SD) hanya menguji tiga mapel.
Hal tersebut disambut baik Kepala Sekolah SDN 4 Kranji, Suharto kepada Radarmas. Menurutnya, rencana penerapan USBN delapan mapel yang direncanakan beberapa waktu lalu sempat membuat pihaknya kebingungan.
“Kemarin sangat mendadak, jujur kami memang belum siap harus menerapkan USBN delapan mapel. Mendengar informasi dikembalikan menjadi tiga mapel kami sangat lega,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Kasi Kurikulum Pendidikan SD, Dinas Pendidikan (Dindik) Banyumas, Ani Widosari kepada Radarmas, kemarin. Ia mengatakan, dikembalikannya aturan USBN menjadi tiga mapel bedasarkan dari keputusan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Oleh karenanya, pihaknya akan menyiapkan langkah selanjutnya agar pelaksanaan USBN berjalan dengan lancar. Ani menjelaskan, tiga mapel ini ialah Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Diketahui pada ujian sekolah (US) tahun ajaran 2016/2017, siswa SD hanya mengerjakan tiga mapel tersebut. Sebelumnya diwacanakan USBN menguji Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, IPS, Pendidikan Kewarganegaraan, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, serta Pendidikan Agama.
“Jadi tidak lagi delapan mapel tapi tiga mapel. Mengingat banyak sekolah yang belum siap dan waktunya mepet,” terangnya.
Ani mengatakan, dipilihnya tiga mapel itu saja karena ketiganya dianggap sebagai mapel utama atau fondasi yang mesti dikuasai siswa. Selain itu, juga kesiapan dan kemampuan guru-guru dalam menyiapkan soal untuk mapel yang lain perlu dilakukan dengan matang.
“Untuk USBN SD rencananya digelar pada bulan April mendatang,” tuturnya.
Ia menjelaskan 25 persen soal USBN disusun Kemendikbud dan soal pendidikan agama disiapkan Kementerian Agama. Sementara itu, 75 persen soal lain disusun guru-guru dengan melibatkan musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja guru.
Ani juga menyampaikan jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah juga tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk pembuatan naskah soal USBN SD/MI, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA.
“Termasuk tanggung jawab pemindaian dan hasil penilaian (skoring) USBN juga sudah menjadi tanggungjawab Kabupaten/kota,” pungkasnya. (ali)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn