JAKARTA – Habib Rizieq Shihab (HRS) menuntut keadilan atas tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI). Pernyataan tersebut dilontarkan melalui pesan suara yang beredar.

HRS dalam rekaman tersebut menegaskan rombongannya tak pernah mengganggu dan memepet mobil lain saat melintasi tol Karawang Timur pada Senin (7/12). Bahwa yang ada justru sebaliknya. Ada pihak lain yang justru memepet rombongannya.

“Mereka adalah orang-orang jahat yang ingin celakakan kami. Banyak mobil bergantian maju. Luar biasa (enam orang laskar pengawal HRS) syuhada melindungi karena tidak ada yang berhasil mencapai mobil saya,” bunyi rekaman suara yang beredar Rabu (9/12).

Dalam pernyataan itu juga ditegaskan bahwa para laskar pengawal HRS tak dibekali persenjataan. Klaim kepolisian atas kepemilikan senjata para laskar hanya fitnah belaka.

“Mereka berani tanpa senjata, fitnah mereka dipersenjatai karena kami tidak/ngira akan diperlakukan begitu. Pengawalan standar keluarga saja,” katanya.

Meski demikian, HRS minta masyarakat menahan diri. Dan ditegaskannya, bahwa pihaknya akan menempuh prosedur hukum.

“Maka itu, saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar, kita hadapi dengan elegan, kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insyaAllah semua akan terbongkar,” katanya.

Dia yakin, pelaku penembakan enam laskar FPI itu segera terungkap. Demikian juga pihak-pihak di balik insiden tersebut.

“Siapa yang melakukan pembantaian di lapangan, sampai siapa yang menjadi otak yang mengatur ini semua akan terungkap,” jelasnya.

Menurut Habib Rizieq, cara merespons penembakan terhadap enam pengawalnya itu tidak perlu dengan emosi. Dia meminta pendukungnya tidak berjuang sendiri-sendiri.

“Tapi, kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap. Maka itu, saya minta sekali lagi, sabar, sabar, ada saatnya kita akan melakukan perlawanan, ada saatnya kita akan melakukan jihad fisabilillah,” tutur dia.

Lebih lanjut dikatakannya sejumlah ormas Islam telah menyatakan sikap terkait insiden ini. Ormas-ormas Islam, meminta agar dibentuk tim independen untuk mengusut penembakan itu.

“Ormas-ormas Islam sudah memberikan pernyataan sikap, berbagai kalangan di mana kita kompak bahwa harus dibentuk tim pencari fakta independen yang melibatkan seluruh elemen, Komnas HAM, Amnesty International, dan bahkan kami minta juga Komnas HAM anak untuk ikut berbuat. Sebab di dalam kejadian itu ada terlebih 3 bayi dan masih ada lagi, yaitu 4 balita, ditambah satu lagi balita dari salah seorang anak kerabat kami,” jelasnya.

HRS berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh institusi kenegaraan mengungkap fakta tewasnya enam laskar FPI itu. Sehingga akan diketahui fakta yang sebenarnya.

“Maka itu, saya ajak semua elemen bangsa ini, dari mulai presidennya, DPR-nya, dan seluruh institusi kenegaraan secara bersama-sama untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, apa yang terjadi di balik semua ini,” katanya.

Pernyataan HRS itu dibenarkan Sekretaris Umum FPI Munarman. Dikatakanya pernyataan tersebut dikeluarkan saat pemakaman 6 laskar FPI di Megamendung, Bogor.

“Ya betul. Saat prosesi pemakaman enam orang syuhada, pagi tadi, Rabu, 9 Desember 2020, pagi tadi. Lokasi di Masjid Ponpes Agrokultural, Megamendung,” kata Munarman.

Tuntutan yang sama juga dilontarkan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Dalam sebuah pernyataannya, KAHMI mengungkapkan rasa keprihatinannya. Dan KAHMI menilai upaya penegakan hukum oleh aparat harus dilakukan secara adil tanpa tindak kekerasan.

”Hukum harus ditegakkan dengan adil dan tidak dengan kekerasan. Penggunaan senjata untuk penegakkan hukum harus proporsional. Oleh karenanya perlu penyelidikan mendalam atas peristiwa tersebut,” demikian kutipan pernyataan sikap Majelis Nasional KAHMI.

KAHMI kasus ini menambah deretan deretan kekerasan dalam beberapa bulan terakhir. KAHMI menyebut kasus penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang menimbulkan korban Jiwa pada September 2020 serta aksi teror di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada November 2020.

Menurut KAHMI, pada dua kejadian itu pemerintah bersikap tegas yang menunjukkan negara hadir melindungi masyarakat. Di Intan Jaya, pemerintah membentuk dan menerjunkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Sedangkan di Sigi, Presiden Joko Widodo bahkan mengecam tindakan tersebut dan menggencarkan kembali operasi Tinombala.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Miftachul Akhyar pun menyesalkan jatuhnya korban jiwa dalam insiden tersebut.

“Menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut yang sampai menimbulkan korban jiwa di antara sesama anak bangsa. Meminta kepada semua pihak untuk menghindarkan diri dari segala bentuk kekerasan, intimidasi dan saling curiga dalam menyelesaikan suatu masalah,” katanya.

Dia mendorong semua pihak mengedepankan usyawarah dalam menyelesaikan masalah. Silaturahim dan dengan komunikasi yang baik sehingga peristiwa semacam itu tidak terjadi lagi di Indonesia.

“Mendorong semua pihak agar mengedepankan proses hukum secara konsisten dan konsekuen serta meminta aparat penegak hukum membuka secara transparan dan sebenar-benarnya informasi mengenai peristiwa tersebut,” katanya.

Sementara itu, kasus baku tembak antara laskar khusus pengawal Rizieq Shihab dengan polisi telah ditangani Mabes Polri.

“Saya pertegas lagi di sini, sekarang perkaranya diambil ke Mabes Polri,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus.

Dikatakannya, Mabes Polri mengambil alih karena peristiwa tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Barat sehingga penyidikan dilanjutkan oleh Mabes Polri.

“Karena memang lotus de licti-nya (tempat kejadian perkara) ada di daerah Karawang wilayah hukum Polda Jabar sehingga penanganannya dialihkan ke Mabes Polri,” tambahnya.

Terkait perkembangan penyelidikan kasus tersebut kini telah menjadi wewenang dari Divisi Humas Mabes Polri. Perkembangan kasus tersebut akan disampaikan oleh Divisi Humas Polri.

“Silakan nanti ke Divisi Humas Mabes Polri akan dijelaskan nanti tiap sore akan di-update (perkembangan kasus),” kata Yusri.

Namun, terkait kasus kerumunan acara Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Yusri memastikan masih ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Yusri menyebut hingga kini penyidik masih melakukan gelar perkara kasus tersebut sejak kemarin malam. Dia belum memerinci terkait hasil dari gelar perkara tersebut.

“Sampai tadi malam gelar perkara tentang Petamburan adanya kerumunan pada saat akad nikah anak dari saudara MRS. Hari ini kami masih menunggu hasil dari penyidik,” ungkapnya.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan pengambilalihan kasus guna memastikan proses penyidikan transparan dan profesional. Nantinya, penyidik yang menangani diawasi oleh Divisi Propam Polri.

Saat ini, Divisi Propam Polri telah membentuk tim khusus untuk mengawasi personel polisi yang menangani kasus tersebut.

“Semua tindakan yang dilakukan oleh anggota dalam sidik dilakukan pengawasan dan pengamanan oleh Divisi Propam. Semua itu dilakukan agar pengusutan kasus ini transparan. Kadiv Propam sudah membentuk tim,” kata Argo.(gw/fin)