JAKARTA – Belum sah Basuki Tjahaja Purnama sebagai pejabat tinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tapi kegaduhan sudah timbul. Tak kurang penolakan dari Serikat Pekerja Pertamina yang dikomandoi Arie Gumilang dengan segudang alasan klasik nan retorik, muncul kembali kritik tajam yang dilontarkan Rizal Ramli dkk.
Menanggapi polemik yang muncul, mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berharap masyarakat ikut mendukung apabila mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok telah resmi dipilih sebagai pemimpin baru di salah satu BUMN.
“Ya, kalau nantinya beliau terpilih, sudah kewajiban sebagai kita mendukung. BUMN milik rakyat, milik bangsa dan negara, jadi patut didukung,” kata Sandiaga, kemarin (17/11).
Masyarakat, menurut dia, patut mendukung pimpinan baru BUMN untuk mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang memberikan amanat, bahwa pengelolaan ekonomi negara dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
”Saya yakin Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pengambil kebijakan memastikan, bahwa jajaran pimpinan BUMN baik komisaris maupun direksi yang dipilih sesuai dengan prinsip the right man on the right place,” paparnya.
Meski demikian, Sandiaga meminta masyarakat tak perlu buru-buru mengomentari dan berspekulasi terlebih dahulu mengenai rencana penunjukan Ahok sebagai bos di salah satu perusahaan pelat merah oleh Menteri BUMN.
“Kita menunggu saja hasil akhirnya, jangan kita judge (hakimi) dulu, jangan langsung memberikan komentar. Kita tunggu dulu apa yang menjadi pertimbangan Pak Erick untuk disampaikan kepada publik,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menilai pengangkatan pejabat publik, termasuk pimpinan BUMN, harus memperhatikan berbagai aspek, seperti integritas dan sikap (behavior) orang tersebut.
“Dalam mengangkat pejabat pemerintah, banyak kriteria yang harus diperhatikan, seperti masalah integritas dan behavior. Ini memang wewenang eksekutif namun banyak hal yang harus dipertimbangkan,” kata Syarief.
Pemilihan pejabat negara, sambung dia, harus benar-benar selektif, sama hal dengan rencana KPU yang akan membuat aturan mantan napi kasus korupsi dilarang ikut kontestasi pilkada.
“Ketika bicara kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan,” ujarnya.
Menanggapi friksi yang muncul, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memiliki kinerja yang cukup bagus selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta lalu. ”Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh,” kata Luhut.
Di sisi lain, Luhut tetap menutup rapat informasi terkait BTP yang mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (13/11). “Nanti kita tunggu saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (13/11) lalu, pukul 09.38 WIB hingga 10.50 WIB.
Setelah bertemu Erick, Ahok mengatakan pertemuan selama satu setengah jam diisi dengan membicarakan soal perusahaan BUMN. “Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN. Itu saja,” ujar Ahok.
Sementara itu, ia belum dapat mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.
“Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara,” tegasnya.
Ahok mengaku siap untuk dilibatkan dalam pengelolaan BUMN namun dirinya belum dapat memastikan waktu resmi untuk jabatan yang akan didudukinya nanti.
“Saya kalau untuk bangsa, negara, saya pasti bersedia. Mungkin nanti Desember, atau November saya tidak tahu, mungkin tanya ke Pak Menteri,” ujarnya.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan secepatnya menetapkan posisi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, paling lambat awal Desember 2019. ”Posisinya di mana lihat nanti. Penetapannya awal Desember,” singkatnya.
Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman berharap BTP duduk sebagai Direktur Pertamina. ”Kalau pada posisi itu, ia akan lebih leluasa memotong jalur mafia yang selama ini bercokol. Kalau di Komisaris saya rasa kewenangannya lebih terbatas,” terangnya.
Penulis Buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara itu menegaskan, sosok BTP dibutuhkan. ”Mata rantai birokrasi di Pertamina begitu panjang. Ini tidak sebanding dengan pencaiannya. BTP bisa menciptakan peluang agar Pertamina tampil melayani masyarakat seperti yang diharapkan Presiden,” pungkasnya. (dim/khf/ful/fin)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn