Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum bersama 27 kepala daerah kabupaten/kota di Jabar menghadiri Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) di Istora Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Kamis (13/2/20). (Foto: Yogi/Humas Jabar)
KAB. PURWAKARTA — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyerap aspirasi 27 pemerintah daerah se-Jabar terkait program prioritas pembangunan strategis untuk tahun 2021 dalam Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) di Istora Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Kamis (13/2/20).
Bupati Sukabumi Marwan Hamami, misalnya. Dia memaparkan sejumlah program pembangunan stretegis Kabupaten Sukabumi pada 2021. Mulai dari perbaikan konektivitas dan aksesibilitas menuju Geopark Ciletuh sampai ruang terbuka hijau di kawasan Citepus.
Kemudian, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengatakan bahwa program prioritas pembagunan strategis Kota Cimahi adalah renovasi Stadion Sangkuriang dan pembangunan rumah sakit agar kualitas pelayanan kesehatan di daerahnya membaik.
“Saya minta hanya lima proyek strategis. Kebanyakan tentang kesehatan, membangun-bangun rumah sakit itu masih paling banyak, hampir 60 persen itu infrastruktur jalan dan sisanya lain-lain,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.
Setelah menyerap aspirasi dari 27 pemerintah daerah, Kang Emil menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan berupaya membantu 27 pemda di Jabar merealisasikan semua program prioritas pembangunan strategis untuk 2021. Salah satunya dengan melobi anggota dewan untuk menganggarkan anggaran bagi pemda kabupaten/kota di Jabar.
“Kita akan mendiskusikan dengan Bapeda Jawa Barat mana-mana yang perlu kami bantu melobi,” kata Kang Emil. “Kadang-kadang sama dewan suka digeser, kadang dikurangi atau ditambahkan. Nah, mereka-mereka (pemda) yang kurang mengawal itu biasanya kena geser,” imbuhnya.
Selain mengawal dan melobi anggaran, Kang Emil meminta 27 pemda kabupaten/kota di Jabar untuk berinovasi, seperti membuat tim untuk melobi DPRD.
“Tahun 2020 Pemda Provinsi Jawa Barat membantu daerah itu dengan total Rp 7 triliun. Tadi kita rekap semuanya permohonan para wali kota dan bupati itu nilainya total Rp10 triliun, berarti kan ada gep Rp 3 triliun. Nanti kita cari,” katanya.
“Kalau PAD naik, dananya lancar, ya, semua keinginan beliau-beliau ini bisa kita penuhi. Kalau ternyata kurang nanti kita informasikan lagi. Jumlah Rp 10 triliun ini untuk tahun 2021, di tahun 2020 kita akan membelanjakan sebesar Rp 7 triliun. Tahun 2021 ‘kan itu banyaknya minta lagi tuh, ditotal dan direkap sebesar Rp 10 triliun,” tambahnya.
Dalam KOPDAR kali ini, Kang Emil memberikan pemahaman terkait masalah pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jabar untuk para kepala daerah, di mana pola sebelumnya adalah TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah).
“TP4D sudah diberhentikan oleh pemerintah dan kami ingin buat yang sama dengan pola baru. Nantinya para kepala daerah ini mendefinisikan proyek-proyek strategis yang bakal dikawal oleh kejaksaan dan kami pun gak akan ragu membelanjakan anggaran serta tak khawatir jika ada hal-hal yang kurang baik secara hukum,” ucap Kang Emil.(rdr)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn