Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ronny Roemkito
KLATEN – Pengadaan sepeda motor dinas Yamaha NMax bagi 401 lurah dan kepada desa (kades) mendapat sorotan warga Klaten. Pengadaan itu menggunakan APBD Perubahan 2019 dengan pagu anggaran Rp 11,9 miliar. Pengadaan juga bersamaan dengan motor dinas Honda Supra X 125 bagi 26 kasi trantib.
Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (Arakk) Abdul Muslih menilai pemberian motor dinas dianggap kurang tepat. Karena berdekatan dengan tahun-tahun politik. “Masih ada prioritas lainnya. Seperti di bidang pendidikan dan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian pemkab. Seharusnya anggaran diprioritaskan untuk itu dulu,” bebernya, kemarin (2/10).
Saat dimintai konfirmasi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Klaten Ronny Roekmito memastikan pengadaan motor dinas murni usulan lurah dan kades kepada Bupati Klaten Sri Mulyani. Sudah diusulkan sejak setahun silam.
“Usulan itu sudah lama, tetapi baru tahun ini ada potensi anggaran untuk pengadaan. Banyak kades mengeluhkan kondisi kendaraannya operasional mulai rusak. Ini kaitannya dengan mobilisasi mereka yang cukup tinggi,” jelas Ronny.
Ronny menegaskan, tidak benar jika pengadaan motor dinas berkaitan dengan tahun politik. Murni karena kondisi motor dinas yang lama sudah tak laik jalan. Yakni Suzuki Titan dari pengadaan pada 2012.
Pengadaan motor dinas sebagai bentuk apresiasi dari pemkab. Karena selama ini para lurah dan kades ikut serta dalam pembangunan Kota Bersinar. Rencananya, motor dinas baru diberikan usai pelantikan kades terpilih. Hasil pemilihan kepala desa (pilkades) gelombang III, 9 Oktober.
“Para kades juga meminta kami, setelah pengadaan sepeda motor operasional baru, yang lama jangan ditarik. Nantinya motor yang lama tetap di desa. Bisa dimanfaatkan sekdes. Tapi itu baru wacana. Sedang kami pertimbangkan dengan tim anggaran pemerintah daerah. Lebih bermanfaat mana jika dilelang?” urainya. (ren/fer)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn