PURWOKERTO – Penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas, bakal memadukan pemberian bantuan tunai dan non tunai berupa bahan material.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah melakukan pendataan bagi penerima bantuan dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Widarso mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan pusat. Dari pusat arahnya akan memilih bantuan tunai.
“Dari pusat terbaca tunai. Kemungkinan seperti itu, karena belum ada aturan formalnya,” kata Widarso.
Sedangkan untuk penanganan di tingkat kabupaten, tuturnya, bakal dilakukan pemberian bantuan non tunai. Menurutnya, pemberian bantuan arahnya mirip seperti penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Pemda difokuskan ke RTLH. Banyak yang kondisi rumahnya sangat memprihatikan. Tapi bentuknya tidak ‘plek’ mirip seperti RTLH reguler. Misal belum ada jamban, diberikan jamban. Belum ada listrik dibantu listrik,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan, untuk bantuan dari pusat pihaknya belum mengetahui nominal yang bakal diberikan. Begitu juga dengan mekanisme pembagiannya. Dimungkinkan bisa langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Bisa juga di kirim via Kantor Pos.
“Kita pendataan Minggu ini. Harapannya awal Desember mulai didistribusikan bantuan non tunai,” paparnya.
Terkait bantuan non tunai, nantinya tidak berupa bahan material saja. Tapi juga uang tunai untuk biaya pengerjaan.
“Untuk menghindari adanya penyalahgunaan, kita dari awal data dengan hati-hati. Saat pelaksanaan juga akan diawasi ketat baik oleh camat dan pemerintah desa,” ucapnya.
Apabila nanti ditemukan adanya penyalahgunaan oleh kepala desa, bakal ada sanksi berat. Yakni dicopot dari jabatan kepala desa.
“Jika terbukti melakukan kecurangan akan dicopot jabatannya. Jadi, jangan bermain-main dengan bantuan,” ucapnya.
Penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas akan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Ia estimasikan anggaran sekitar Rp 10 miliar, untuk seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas.
“Itu untuk 3.000 titik. Estimasinya setiap desa menerima Rp 10 juta – Rp 15 juta. Tapi itu baru estimasi, nanti mungkin bisa berubah. Bisa saja ada satu desa yang tidak ada penduduk miskinnya,” pungkasnya. (aam)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn