Libur Nataru, WNI Diimbau Tidak Keluar Negeri, Yang Belum Vaksin Lengkap Dilarang Bepergian

By: RadarBanyumas.co.id Date Uploaded: Description: Libur Nataru, WNI Diimbau Tidak Keluar Negeri, Yang Belum Vaksin Lengkap Dilarang Bepergian

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmidzi

JAKARTA – Kasus positif Covid-19 varian Omicron bertambah menjadi tiga. Setelah seorang petugas kebersihan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, dua pasien lainnya memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri. Masing-masing baru datang dari Amerika Selatan dan Inggris.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmidzi mengungkapkan, dua tambahan pasien baru itu merupakan hasil pemeriksaan sampel dari lima kasus probable Omicron yang sebelumnya diumumkan.

Mereka adalah IKWJ, pria 42 tahun yang baru pulang dari Amerika Selatan, serta pria berinisial M berusia 50 tahun yang datang dari Inggris.

”Tanggal 16 Desember terdeteksi satu orang. Kemudian bertambah dua lagi hari berikutnya. Dua pasien yang baru sedang menjalani karantina di wisma atlet,” ungkap Nadia.

Hingga kini tersisa tiga orang kasus probable yang masih dalam proses konfirmasi genome sequencing. ’’Tanggal 16 kita umumkan 1 confirm, 5 probable. Sekarang menjadi 3 confirm dan 3 lagi probable,” lanjut Nadia.

Dua pasien terbaru terkonfirmasi Omicron setelah menjalani karantina wajib 10 hari seusai kembali dari luar negeri. Hal itu, kata Nadia, menunjukkan bahwa sistem proteksi pemerintah berjalan dengan baik untuk mencegah penularan dari luar negeri.

Nadia mengimbau masyarakat tetap waspada dan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri terlebih dahulu. Sebab, laju persebaran Omicron terbukti sangat cepat.

’’Indonesia adalah salah satu negara paling aman dari Covid-19. Jika kita ke luar negeri, kita akan keluar dari zona aman menuju zona berbahaya. Jika kembali, nanti berpotensi membawa Omicron ke Indonesia dan pastinya akan merusak situasi yang sudah kondusif ini,” jelasnya.

Terpisah, DPR menilai perlu ada tindakan khusus untuk mencegah meluasnya persebaran Omicron. Salah satunya, mengubah kebijakan pada libur Natal dan tahun baru dengan membatasi warga untuk mudik.

’’Kita mendorong ada perubahan aturan pada libur Nataru. Mungkin larangan mudik menjadi salah satu cara antisipasi agar varian ini tidak menyebar,’’ kata anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo.

Kewaspadaan di pintu-pintu masuk pendatang via laut, darat, dan udara juga perlu diperkuat.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan mulai mengaktifkan posko bersama untuk memantau penanganan transportasi pada masa libur Nataru. Posko akan beroperasi selama 19 hari, sejak 17 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022.

’’Kita ingin memastikan koordinasi antarinstansi, termasuk asosiasi dan lembaga masyarakat, berjalan lancar,” kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono.

Kemenhub melakukan pengetatan di berbagai moda transportasi melalui penerbitan beberapa SE Kemenhub dengan merujuk SE Satgas Covid-19.

Beberapa aturan pengetatannya adalah kewajiban vaksin dosis lengkap disertai surat negatif, baik tes PCR maupun antigen.
Mereka yang berusia di atas 17 tahun yang belum divaksin lengkap atau belum divaksin karena alasan medis tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, anak di bawah 12 tahun wajib menunjukkan surat negatif antigen/PCR.

Meski sudah menunjukkan surat negatif PCR/antigen, mereka yang menampakkan gejala Covid-19 tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Mereka harus menjalani tes RT-PCR dan karantina mandiri selama waktu tunggu tes.

Di tengah kewaspadaan Indonesia akan varian baru Covid-19, pelaku usaha perhotelan masih berharap bisa mendapatkan demand pada momen libur Nataru.

Meski kunjungan wisatawan mancanegara diprediksi merosot, pengusaha optimistis permintaan dari sektor domestik mampu mengangkat kinerja perhotelan pada akhir tahun.

Pengusaha cukup lega saat pemerintah membatalkan PPKM level 3 pada momen Nataru.

”Menurut kami, peraturan sudah baik, pro pada pelaku usaha. Tentunya, kami sendiri diminta berkomitmen kuat untuk tetap menegakkan prokes dan standar yang ketat dalam menyuplai permintaan hotel di akhir tahun,” ujar Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani kepada Jawa Pos kemarin.

Saat pemerintah membatalkan PPKM level 3 serentak, permintaan wisatawan domestik di beberapa kota utama terus meningkat. Terutama di wilayah Bali, Jogjakarta, dan Bandung.

PHRI memprediksi, pada Nataru tahun ini okupansi mampu terangkat di angka 60 sampai 65 persen. ”Angka segitu sudah sangat baik mengingat okupansi perhotelan kita sudah lama lesu,” tambah Hariyadi. (jpc)