JAKARTA – Isu yang dilontarkan politisi senior Amien Rais terkait Presiden Jokowi akan mengusulkan masa jabatan presiden hingga tiga periode jadi bahan tertawaan. Sementara mantan Wakil Ketua Umum Gerindra sangat setuju jika masa jabatan presiden bisa tiga periode.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan apa yang dilontarkan Amien Rais menjadi bahan tertawaan. Isu yang dilontarkan pendiri Partai Ummat itu dianggap hanya sebuah candaan.

“Kami yang di MPR tertawa membaca berita yang memuat dugaan atau kecurigaan Pak AR terkait amandemen UUD NKRI Tahun 1945 untuk mengubah pasal masa jabatan presiden sehingga bisa sampai 3 periode. Kenapa tertawa? Kami melihatnya itu political joke atau mob dari Pak AR saja,” kata Arsul, Minggu (14/3).

Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada wacana mengubah pasal masa jabatan presiden.

“Jangankan agenda perubahan, bahkan tingkatan pemikiran awal saja tidak ada sampai saat ini,” tegasnya.

Justru saat ini MPR, tengah mengkaji lebih lanjut terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Satu-satunya yang didalami dan dikaji lebih lanjut hanyalah hal yang terkait dengan PPHN. Dari 5 rekomendasi MPR periode lalu pun tidak ada materi terkait masa jabatan presiden 3 periode. Bahkan dari 5 materi tersebut, ya hanya terkait PPHN itu saja yang saat ini didalami,” ungkapnya.

Penegasan tersebut juga dilontarkan Wakil Ketua MPR fraksi PDIP, Ahmad Basarah.

“Sejauh ini kami belum pernah memikirkan apalagi mengambil langkah-langkah politik untuk mengubah konstitusi hanya untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Demikian juga di MPR,” tegasnya.

Dikatakan Wasekjen PDIP ini, masa jabatan presiden 2 periode, sudah sangat ideal dan tidak perlu diubah lagi. Menurutnya, tinggal bagaimana kesinambungan pembangunan tiap pergantian pemimpin.

“Bagi PDIP, masa jabatan presiden 2 periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi. Hanya saja, perlu kepastian akan kesinambungan pembangunan nasional dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional. Sehingga tidak ganti presiden ganti visi misi dan program pembangunannya. Pola pembangunan nasional seperti itu ibarat tari Poco-poco alias jalan di tempat,” ujarnya.

Diungkapkannya, saat ini yang dibutuhkan adalah perubahan untuk mengembalikan wewenang MPR. Jadi MPR bisa menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Atas dasar itu, yang dibutuhkan bangsa kita saat ini adalah perubahan terbatas UUD NRI 1945 untuk memberikan kembali wewenang MPR untuk menetapkan GBHN dan bukan menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode karena hal tersebut bukan kebutuhan bangsa kita saat ini,” ujarnya.

Sementara politisi PKS Hidayat Nur Wahid menilai apa yang dilontarkan Amien Rais hanya bentuk kekhawatiran.

“Yang saya tangkap dari Pak Amien Rais semacam warning jangan sampai ada kejadian itu. Jadi intinya beliau tidak setuju untuk adanya perpanjangan masa jabatan presiden 3 kali, itu dari yang saya tangkap,” kata Wakil Ketua MPR ini.

Dia juga menilai, Jokowi tidak mungkin meminta MPR menggelar sidang istimewa. Karena presiden tak punya kewenangan memerintahkan MPR.

“Tidak mungkin Pak Jokowi meminta sidang istimewa. Pertama, beliau tahu, tidak ada kewenangan presiden meminta MPR menyelenggarakan sidang istimewa, dalam pasal mana pun tidak ada, sidang istimewa itu ditentukan oleh MPR sendiri, bukan permintaan presiden, tapi kondisi yang diputuskan internal MPR,” jelasnya.

Lebih lanjut, HNW meyakini Jokowi tidak akan mengusulkan hal tersebut. HNW menyebut Jokowi sudah pernah menyampaikan secara terbuka bahwa dia tidak akan mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Pak Jokowi itu kan Desember 2019 sudah menyatakan wacana terbuka. Waktu itu kan wacana ini muncul ada yang mengusulkan masa jabatan Pak Jokowi dibikin 3 periode, beliau sudah menjawab dengan sangat terbuka, beliau menyatakan bahwa yang mengusulkan 3 periode itu adalah orang yang cari muka kepadanya,” ujarnya.

“Beliau menolak ‘itu kan menampar wajah saya’. Makanya beliau menolak karena beliau terpilih sebagai realisasi daripada UUD yang sudah diamandemen. Ketentuannya di pasal 7 dapat dipilih kembali 1 masa jabatan berikutnya artinya hanya dua kali saja. Jadi saya masih percaya Pak Jokowi tidak akan berubah seperti apa yang disampaikan pada Desember 2019 itu,” lanjut HNW.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dengan tegas menolak jika masa jabatan presiden sampai tiga periode. Sebab presiden tiga periode dapat menghadirkan kekuasaan absolut yang dapat merusak negara.

“Ini telah diingatkan Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak,” ujarnya.

Indonesia, sudah pernah merasakan dampak buruk dari tak adanya batas masa jabatan presiden pada Orde Lama dan Orde Baru. Jika dipaksakan untuk terealisasi, itu dapat berpotensi kembali menimbulkan gejolak.

“Kami berpandangan tak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD 1945, apalagi jika hanya untuk mengubah batas masa jabatan presiden,” ujarnya.

Berbeda justru dilontarkan mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono. Dia justru sangat setuju amendemen UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Menurut Arief masa jabatan 10 tahun belum cukup untuk membangun Indonesia. Karenanya dibutuhkan masa jabatan yang ketiga.

“Pak Jokowi harus diberikan kesempatan lagi untuk maju yang ketiga kalinya dan harus kita ubah konstitusinya. Karena sepuluh tahun itu saya pikir enggak cukup bagi dia membangun Indonesia,” kata Arief dalam sebuah video YouTube.

Terlebih, kata Arief, Indonesia masih dilanda Pandemi COVID-19. “Sepanjang sepengetahuan saya, sampai hari ini dan detik ini belum ada yang bisa menggantikan seorang Jokowi menjadi presiden di Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, dia juga menilai jika tiga periode, Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa mencalonkan lagi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

“Amendemen UUD 1945 untuk masa jabatan presiden menjadi tiga periode bagi presiden yang sudah terpilih dua kali. Agar Jokowi dan SBY bisa kembali mencalonkan lagi di Pilpres 2024,” katanya.

Diketahui, Amien Rais mengatakan dirinya menangkap sinyal politik yang mengarah agar Presiden Jokowi kembali terpilih hingga tiga periode. Ada manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, maupun lembaga negara lain.

Manuver tersebut, salah satunya terlihat dari keinginan pemerintah menghapus prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam Pancasila. Keinginan pemerintah itu juga didukung oleh kekuatan politik dan keuangan yang besar.

“Yang lebih penting lagi yang paling berbahaya adalah ada usaha yang betul-betul luar biasa, skenario, dan backup politik serta keuangannya itu,” katanya lewat akun YouTube pribadinya, Sabtu (13/3) malam.

Kecurigaannya itu sedikit demi sedikit mulai jelas terlihat lewat sejumlah manuver politik. Langkah pertama pemerintah akan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Sidang tersebut akan menawarkan presiden dapat kembali terpilih pada periode ketiga.

“Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira, kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi rojiun,” katanya.

Amien menyebut skenario tersebut mestinya tak boleh terjadi. Sebab, kekuatan rezim yang tak bisa dikritik akan menghancurkan demokrasi yang mengarah pada kehancuran negara.

Dia pun mempertanyakan sikap lembaga negara, baik DPR, MPR, maupun lembaga negara lain terkait kemungkinan Presiden kembali terpilih di periode ketiga.

“Saya meminta saudara sekalian pada anggota DPR, MPR, DPD, lembga tinggi negara yang lain, akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini? Akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu? Ini dugaan saya, bisa keliru. Kalau keliru saya minta maaf. Jadi saudara sekalian, it’s now or never itu maksud saya. Bukan hari ini atau bulan depan ya, masih ada waktu ya, bagaimana kita tekan Pak Jokowi,” katanya.(gw/fin)