PURWOKERTO – Pembagian Kartu Petani (Kartu Tani) di Kabupaten Banyumas ditargetkan selesai akhir Maret ini. Namun, sejauh ini, pembagian kartu untuk pembelian pupuk bersubsidi tersebut belum berjalan maksimal.
Ilustrasi/Dok Radar Banyumas
Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan-KP) Banyumas, Tjutjun Sunarti Rochidi, ada tiga kendala yang dialami dalam pembagian kartu tani tersebut, diantaranya karena pemilik kartu pindah alamat, meninggal dunia, dan pada saat identifikasi, ada yang belum terdaftar.
“Makanya sekarang ini kita sedang update lagi datanya,” kata dia, Jumat (24/3).
Untuk pendataan pertama, lanjut Tjutjun, ada sekitar 78 ribu petani yang terdaftar. Saat ini pihaknya tengah mendata jumlah petani tambahan yang diperkirakan mencapai 1.000 orang.
“Hampir setiap kecamatan itu memang ada yang tertinggal. Yang mengeluarkan kartunya kebetulan dari pihak BRI. Pembagian kartu petani ini juga baru pertama kalinya sehingga masih ada yang krodit,” jelasnya.
Kendati demikian, belum maksimalnya pembagian kartu petani tersebut, tidak menghambat penyaluran pupuk. Petani masih bisa membeli pupuk dengan lancar. Menurutnya, sudah ada beberapa kios pupuk yang dilengkapi mesin EDC atau mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi.
“Kemarin sudah ada Pergub Jawa Tengah, dan petani sampai saat ini juga masih bisa membeli pupuk dengan lancar. Beberapa kios sudah siap tinggal menunggu kelengkapan pembagian kartu taninya,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, meski sebagian petani sudah diberikan kartu tani, namun sejauh ini manfaat kartu tani belum dapat dirasakan. Pasalnya, kartu tersebut saat ini belum bisa digunakan karena sebagian besar toko pupuk belum mempunyai EDC atau mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi.
Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas, Pardiyono mengakui, kendala tekhnis di lapangan memang masih cukup banyak, seperti belum tersedianya EDC di semua toko pupuk yang ditunjuk untuk melayani pembelian pupuk bersubsidi. Selain itu, kartu tani juga merupakan kartu yang multifungsi.
“Ternyata kartu itu bisa dipakai tidak hanya untuk membeli pupuk saja, tapi kebutuhan lain juga bisa. Padahal aturannya, saldo di dalam kartu itu hanya diwajibkan untuk membeli pupuk. Jadi rawan dipakai untuk keperluan lain. Karena itu, untuk sementara waktu pembelian pupuk masih diterapkan secara manual, sambil menunggu seluruh kartu tani dibagikan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, menurutnya juga masih banyak persoalan lain. Seperti misalnya, seorang petani penggarap yang mengerjakan sawah bengkok desa, dia mendapatkan subsidi dengan kartu tani. Tetapi untuk tahun berikutnya, petani tersebut belum tentu menggarap lagi sawah bengkok desa, karena mungkin kalah lelang. Sedangkan petani berikutnya yang menggarap tanah bengkok desa, belum tentu mendapatkan kartu tani, karena kartu tani berdasarkan by name by address.
“Belum lagi kalau ada trouble di alat, nanti komplainnya ke siapa, apakah ke produsen pupuk atau ke bank. Artinya untuk teknis masih banyak yang harus diperbaiki,” ujarnya. (why/bdg)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn