Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah Jadi Prioritas

By: RadarBanyumas.co.id Date Uploaded: Description: Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah Jadi Prioritas

Forkopimda, elemen masyarakat, perwakilan perusahaan, dan stakeholder hadir pada Musrembang RKPD 2021

Perkuat Pengembangan Wilayah Pinggiran dan Perbatasan

CILACAP–Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2021, di Gedung Patra Graha, Selasa (10/3).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf, perwakilan Forkopimda, anggota DPRD, stakeholder, dan undangan lainnya.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menyampaikan, Musrenbang RKPD ini merupakan forum kedua setelah forum konsultasi publik pada tanggal 6 Januari 2020 lalu.

Musrenbang merupakan forum koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, yang muara akhirnya adalah tersusunnya RKPD tahun 2021.

RKPD merupakan penjabaran operasional tahunan dari Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017- 2022 dengan Visi Pemkab Cilacap, yaitu ”Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata”, ”Bangga Mbangun Desa”.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi, kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 memprioritaskan pembangunan ekonomi dan infrastruktur wilayah, dalam rangka memperkuat pengembangan wilayah pinggiran dan perbatasan.

“Yakni pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka memperkuat pengembangan wilayah pinggiran dan perbatasan,” kata Tatto.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menandatangani berita acara Musrenbang

Disaksikan Bupati dan Ketua DPRD, Sekda Farid Ma’ruf menandatangani berita acara

Pembangunan infrastruktur wilayah akan fokus pada perbaikan jalan, drainase, irigasi, dan pengelolaan sampah. Jalan yang menjadi prioritas adalah jalan di daerah pinggiran, untuk membuka akses masyarakat pada sentra sentra perekonomian, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Rehabilitasi dan pembangunan irigasi diprioritaskan dalam rangka menunjang produktivitas pertanian dalam arti luas. Pengelolaan sampah dilakukan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan pengelolaan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Tatto menambahkan, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat juga akan menjadi prioritas pada RKPD 2021. Diantaranya dengan melakukan inovasi dalam bidang perekonomian, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan korban bencana dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Dalam perencanaan pembangunan, Pemkab Cilacap sejak tahun 2019 telah menerapkan sistem perencanaan elektronik (e-planning) dan penganggaran elektronik (e-budgeting), yang terintegrasi secara elektronik walaupun di dalam perjalanannya masih ditemui kendala.

“Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Cilacap meraih penghargaan SAKIP AWARD Tahun 2018 dengan predikat BB atau naik dari tahun lalu dengan predikat B,” imbuh Bupati.

Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Supriyadi yang hadir dalam acara tersebut menjelaskan, pada skala nasional Kabupaten Cilacap masuk dalam rencana pembangunan kawasan Barlingmascakeb dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2018-2023 dengan 3 indikator utama.

Yaitu pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata kisaran 4,15 persen sampai dengan 6,65 persen, angka kemiskinan dengan rata-rata kisaran 11,13 persen sampai dengan 15,25 persen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan rata-rata kisaran 1,97 persen sampai dengan 5,9 persen.

Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat mengatakan, pada RKPD ini, DPRD diberi ruang melalui reses, di mana di ruang tersebut untuk menggali aspirasi masyarakat. Itu untuk menjadi masukan perencanaan Pemkab untuk tahun anggaran 2021.

Alokasi pembangunan ekonomi dan infrastruktur wilayah, dalam pengembangan wilayah pinggiran dan perbatasan akan dirasionalisasikan dengan semua kepentingan masyarakat.

“Alokasinya akan dirasionalisasikan dengan semua kepentingan masyarakat. Semua pembangunan yang harus diselesaikan bupati dari naskah RPJMD yang sudah diparipurnakan,” jelasnya. (nas)