KUNJUNGAN : Tim Banggar DPRD Kabupaten Purbalingga melakukan kunjungan di gedung DPRD baru, kemarin. ADITYA/RADARMAS
PURBALINGGA – Badan Anggaran (Banggar) DRPD Kabupaten Purbalingga meminta pembangunan gedung DPRD baru di Jalan S Parman dievaluasi. Ditemukan pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan.
Hal itu terungkap saat Banggar DPRD melakukan kunjungan lapangan ke gedung DPRD baru, Rabu (3/7). Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar Tongat mengaku kecewa dengan hasil pembangunan gedung DPRD baru. Dia melihat banyak pembangunan yang dikerjakan asal-asalan dan tidak mengindahkan faktor keselamatan.
“Jangan-jangan saat digunakan untuk kerja bangunan roboh. Contohnya pemasangan plafon yang tidak menggunakan rod hanger (gantungan plafon berbahan besi padat, red). Hanya menggunakan besi hollow kecil,” katanya.
Dia menambahkan, besi hollow yang digunakan untuk gantungan plafon juga sudah bengkok. Untuk itu, Tongat meminta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk segera mengambil langkah. Termasuk melakukan koordinasi dengan perencana, pelaksana dan pengawas proyek.
“Ini harus dicari di mana letak kesalahannya. Apakah di perencanaan atau saat pengerjaan,” ujarnya.
Dia mengancam, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam proses pembangunan, pihaknya akan mengambil langkah tegas. “Kami akan melapor ke BPK RI. Kami akan meminta BPK RI untuk melakukan audit terhadap proses pembangunan gedung dewan,” tandasnya.
Kepala DPUPR Kabupaten Purbalingga Sigit Subroto mengatakan, pihaknya akan langsung rapat dengan perencana, pelaksana, dan pengawas pembangunan proyek gedung DPRD baru. “Kami akan melihat dimana letak kesalahannya. Kami pastikan akan menyempurnakan pembangunan, agar tak membahayakan ketika digunakan,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan, pembangunan tahap kedua masih dalam masa pemeliharaan dari pelaksana proyek. Sehingga jika ada pembangunan yang tidak sesuai bestek, masih bisa diperbaiki.
Sigit menargetkan pembangunan gedung baru DPRD selesai akhir tahun 2019. Penyelesaian pembangunan gedung baru DPRD, merupakan salah satu proyek besar yang tengah dirampungkan pembangunannya.
Pembangunan tahap kedua menghabiskan anggaran sekitar Rp 8 miliar. “Pembangunan tahun ini tinggal menyelesaikann pengecatan, pembangunan plafon, pemasangan keramik, instalasi listrik dan finishing lainnya,” lanjutnya.
Ketua Komisi IV DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan mengungkapkan, pembangunan gedung DPRD memang terkesan tidak terkonsep. Banyak pembangunan yang tidak sesuai perencanaan. Sehingga sebelum pembangunan tahap berikutnya dilakukan, perlu ada evaluasi dan tindak lanjut.
“Jangan sampai pembangunan sudah menggunakan anggaran besar tapi kualitasnya tidak seperti yang diharapkan,” imbuhnya. (tya/sus)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn