Rencana Harus Diperjelas
BANJARNEGARA – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menilai pembongkaran gedung sebaiknya diurungkan. Sebab pembongkaran gedung dinilai tidak mendesak dilakukan.
Apalagi, saat ini sedang masa transisi Pj Bupati kepada bupati terpilih, sehingga bisa saja pembongkaran gedung tidak sejalan dengan arah kebijakan bupati yang akan dilantik.
Ketua LSM Kembang Emas, Toto Hardiyanto berharap rencana pembongkaran sebaiknya ditunda. “Sebaiknya jangan buru-buru dibongkar, mengingat saat ini sedang masa transisi. Sebaiknya menunggu saat yang tepat, karena sedang masa transisi,” tandasnya.
Toto menilai pembongkaran gedung tidak mendesak. Jika dinas beralasan gedung yang kini ditempati terlalu sempit, bisa memanfaatkan gedung yang kosong.
Sebab sejumlah gedung milik Pemkab kini dalam keadaan kosong, terutama dinas-dinas yang menempati gedung baru di komplek perkantoran Pemkab di Semampir.
“Kalau mau dibongkar sebaiknya ditinjau ulang lagi. Rencana pembangunan harus diperjelas untuk apa?,” tegasnya.Kritik pembongkaran gedung juga disampaikan Ketua Aliansi Parlemen Jalanan, Setyo Bangun Suharto.
Dia mengingatkan pembongkaran gedung bisa dinilai masyarakat sebagai kebijakan yang kurang pro rakyat. Dia menilai pembongkaran lebih baik ditunda dan menunggu bupati terpilih dilantik.
Kalaupun anggaran untuk pembongkaran sudah tersedia, tidak masalah jika tidak direalisasikan. Konsekuensinya, akan menambah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Namun hal ini tidak masalah. Sebab penundaan penggunaan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan segi manfaat.
“Kalau tidak lebih banyak manfaatnya lebih baik ditunda. Kalau anggaran tidak digunakan akan masuk Silpa. Tapi tidak masalah asalkan demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Pertimbangan lainnya, belum tentu pembongkaran gedung akan sesuai dengan kebijakan bupati terpilih. (drn/din)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn