PURWOKERTO– Meski Kabupaten Banyumas termasuk daerah yang kondusif dan stabil, PLH Bupati Banyumas Wahyu Budi Saptono mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dengan kondisi ini.
“Kita tidak boleh terlena dengan situasi yang sudah kondusif saat ini, namun tetap waspada munculnya konflik yang dapat mengancam kondusifitas dan stabilitas daerah,” katanya Kamis (7/6) kemarin.
Wahyu menjelaskan, beberapa konflik yang dapat mengancam kondusifitas dan stabilitas daerah diantaranya, potensi konflik oleh kelompok radikalisme dan islam garis keras terutama ISIS atau terorisme.
BACAKAN IKRAR : FKUB Banyumas bersama jajaran Forkominda membacakan ikrar bersama dalam mencegah paham radikalisme sekaligus memetakan potensi konflik daerah. (SETIYO P KAMUNING/RADAR BANYUMAS)
Selain itu, potensi konflik menjelang dan saat hari pemungutan suara 27 Juni 2018 maupun pasca penghitungan suara. Ditambah , konflik penolakan pendirian tempat ibadah dengan alasan tidak mendapat izin dari warga sekitar, konflik antar kelompok masyarakat, konflik sengketa lahan, masalah infrastruktur jalan di perbatasan Banyumas-Brebes, masalah sampah, dan dampak pembangunan PLPB Baturraden dan konflik lainnya yang dapat merusak kondusifitas.
“Terciptanya stabilitas dan kondusifitas wilayah bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah,” tegasnya.
Memang ujung tombaknya, kata dia, adalah jajaran aparat intelijen di daerah. Akan tetapi, peran serta aktif masyarakat dalam rangka deteksi dan pencegahan dini untuk mengantisipasi munculnya potensi konflik yang ada sangat dibutuhkan.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banyumas bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Banyumas membacakan ikrar penolakan paham radikalisme dan terorisme . Ketua FKUB, M Rokib memimpin pembacaan ikrar tersebut. Dalam ikrar tersebut, FKUB mengajak masyarakat menolak radikalisme dan terorisme, serta tidak terlibat mendukung segala bentuk propagandanya. (ing)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn