Polres Terima Laporan Penyelewengan Dana Desa

By: RadarBanyumas.co.id Date Uploaded: Description: Polres Terima Laporan Penyelewengan Dana Desa

Beberapa Bia Dipidana

PURWOKERTO-Tak cuma dari kejaksaan negeri yang terus memantau penggunaan dana desa. Polisi pun kini akan mengawalnya. Karena, besarnya dana desa yang dikucurkan pemerintah kepada pemerintah desa, membuat potensi terjadinya penyelewengan kian besar.

Bahkan, Kapolres Banyumas AKBP Azis Andriansyah SH SIK MHum mengatakan, sejauh ini sebenarnya ada beberapa laporan terkait dugaan penyelewengan APBDes. Namun, laporan tersebut cenderung pada kekeliruan administrasi.

Ilustrasi/DOK/Radar Banyumas

“Ada beberapa yang bisa dipidana, namun kita upayakan untuk dibina terlebih dahulu agar dapat tertib administrasi. Kalau menyimpang terlalu jauh dan untuk memperkaya diri, kita proses,” tegas AKBP Aziz.

“Memang itu (Penggunaa dana desa,red) hak pemerintah desa, namun kami melakukan pembimbingan dan pengawasan sebagai fungsi kontrol. Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas mendampingi desa binaannya masing-masing,” lanjut Kapolres Banyumas.

Dia menuturkan, sebenarnya dari dulu kepolisian sudah melakukan pendampingan terutama saat pendistribusian dana desa. Namun, langkah kepolisian sekarang ini adalah melakukan pembimbingan kepada pemerintah desa melalui Bhabinkamtibmas.

Dijelaskan dia, Bhabinkamtibmas adalah menyerap aspirasi dan suara masyarakat. Selanjutnya, menyampaikan suara masyarakat ke pemerintah desa.

“Tugas cenderung sebagai upaya preventif dan Bhabinkabtibmas tidak memiliki kewenangan penyelidikan,” tutur Kapolres.

Azis mengungkapkan, jumlah personel Bhabinkamtibmas Polres Banyumas belum ideal. Pasalnya, jumlah desa di Kabupaten Banyumas sebanyak 331 desa dan kelurahan.

“Saat ini personel Bhabinkamtibmas berjumlah 171, memang belum ideal karena satu personel mendamipingi dua desa binaan, idelanya satu personil mendampingi satu desa. Meskipun kurang efektif, kami akan mengoptimalkan apa yang kami miliki,” ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, Kemendes akan menggandeng Polri untuk melakukan pengawasan dana desa. Hal itu, sebagai upaya pencegahan penyelewengan dana desa juga agar penyalahgunaan dana desa bisa lebih cepat ditangani mengingat Polri memiliki jaringan yang besar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. (mif)