Proyek APBD Perubahan Harus Dikebut

By: RadarBanyumas.co.id Date Uploaded: Description: Proyek APBD Perubahan Harus Dikebut

SOISALISASI : Sekda Indarto memberikan sambutan pada sosialisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 di aula Setda Banjarnegara, Kamis (31/0). DARNO/RADARMAS

BANJARNEGARA – Kepala OPD diminta mempercepat pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai APBD Perubahan 2019. Tujuannya untuk menghindari penumpukan kegiatan pada akhir tahun yang bisa berujung keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Kabid Anggaran BPPKAD Banjarnegara Aditya Agus Satria mengatakan saat ini APBD Perubahan 2019 telah ditetapkan. Adit mengatakan saat ini OPD telah menyelesaikan DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) telah disusun. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan program atau kegiatan.

“Selanjutnya diharapkan Kepala OPD segera mengambil langkah-langkah persiapan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran,” kata dia saat sosialisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 di aula Setda Banjarnegara, Kamis (31/0). Kegiatan ini diikuti oleh 140 peserta yang terdiri dari kepala OPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran OPD. Adit menegaskan OPD wajib menyelesaikan laporan pertangungjawaban kegiatan pada 31 Desember 2019.

Sekda Banjarnegara Indarto meminta agar pimpinan OPD segera melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga tidak terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran. “Pelaksanaan kegiatan harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan,” paparnya.

Dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran harus dilakukan. Sehingga dana yang dikeluarkan memberikan manfaat sebesar mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan yang maksimal guna kepentingan dan kesejahteraan masyarkat.(drn/)