SIMBOLIS : Kepala Bakeuda menerima piagam opini WTP yang diserahkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. ISTIMEWA
PURBALINGGA – Pemkab Purbalinggga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan. Penghargaan itu sebagai wujud keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017.
Penyerahan piagam opini WTP diberikan melalui Gubernur Jawa Tenggah Ganjar Pranowo SH MIP kepada Kepala Bakeuda Purbalingga Drs Subeno SE MSi. Subeno menuturkan, kejadian operasi tangkap tangan (OTT) tidak ada kaitannya dengan Purbalingga bisa meraih WTP.
“Kecuali ada penggunaan dana APBD yang salah dan menjadi temuan, namun tidak diselesaikan. OTT tak ada kaitan dengan WTP. Jadi wajar saja Pemkab Purbalingga bisa meraih kembali opini WTP,” tuturnya, Jumat (2/11).
Baca:
Hujan Dua Jam, Jalan Kota Tergenang Sebetis
Warga Tarik Truk yang Mundur dan Terguling
Subeno mengakui, paska OTT, Pemkab Purbalingga sempat terpuruk. Namun capaian opini WTP untuk mengembalikan kinerja dan semangat OPD dan jajarannya untuk lebih baik.
Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE Becon MM mengaku sangat bangga Pemkab Purbalingga kembali mendapatkan opini WTP. “Kami harap hasil pemeriksaan keuangan tahun 2018 juga bisa medapatkan opini WTP. Kita harus meraih opini WTP tiga tahun berturut-turut, agar mendapatkan reward keuangan yang lebih besar lagi,” ungkapnya.
Menurutnya, opini WTP merupakan hasil dari komitmen bersama antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Purbalingga untuk selalu memperbaiki kinerja keuangan. Meskipun masih ada banyak ‘PR’ untuk dievaluasi bersama.
Tiwi menuturkan, opini WTP tidak sekedar mendapatkan piagam penghargaan. Namun juga mendapatkan reward tambahan anggaran Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.
“Jika hasil pemeriksaan laporan sebelumnya kita hanya mendapatkan reward DID Rp 9,5 miliar, kemungkinan kali ini Rp 43,8 miliar untuk tahun anggaran 2019. Itu artinya kalau kita bekerja baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik pula,” tambahnya.
Tiwi menuturkan, kiat yang dilakukan untuk mempertahankan opini WTP yakni selalu fokus pada pemecahan masalah. Setiap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikonsentrasikan untuk ditindaklanjuti dengan penuh tanggungjawab.
“Kita juga sudah melakukan perbaikan di semua aspek. Dalam keuangan kita sudah menggunakan aplikasi, transaksi non tunai, seperti transaksi SP2D Online. Ke depan juga kita akan gunakan SPM (Surat Perintah Membayar) secara elektronik,” katanya. (amr/sus)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn