BANJARNEGARA – Ratusan warga mendatangi kantor PT Geo Dipa Energy (GDE) di Desa Karangtengah Kecamatan Batur, Senin (8/5). Mereka menuntut ganti rugi lahan pertanian yang terdampak akibat ledakan sumur produksi panas bumi Pad 30, April 2016 lalu.
TUNTUT : Ratusan warga dari Desa Karangtengah Banjarnegara dan Desa Pranten Kabupaten Batang memenuhi ruangan Kantor PT Geo Dipa Energy, Senin (8/5). Mereka menuntut ganti rugi lahan. (PUJI HARTONO/Radarmas)
Warga yang terdiri dari Dusun Pawuhan Desa Karangtengah Kecamatan Batur Banjarnegara dan Dusun Rejosari Desa Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, sudah memadati pelataran kantor PT GDE sejak pukul 09.00 WIB.
Namun, karena tidak kunjung selesai, warga yang diperkirakan sekitar 120 orang ini mulai memasuki kantor PT GDE.
Salah satu warga Dusun Pawuhan Desa Karangtengah, Andika Teguh Santoso mengatakan, sesuai kesepakatan antara warga dengan PT GDE, pembayaran ganti-rugi lahan tahap ketiga dilakukan Senin (8/5).
Sebab akibat ledakan sumur tersebut, tanaman kentang dan kobis milik warga hangus dan gagal panen. “Sesuai perjanjian pada 6 April 2017 lalu akan dibayar pada akhir bulan itu. Setelah itu mundur tanggal 8 Mei,” ungkapnya.
Menurut dia, belum adanya titik temu ini karena terjadi perbedaan soal harga hasil tanaman kentang saat ini. Menurutnya, harga kentang di pasaran saat ini Rp 13 ribu per kilogram. Namun dari PT GDE antara Rp 6 ribu sampai Rp 10 ribu per kilogram.
“Warga sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi,” tandasnya. Warga lainnya, Slamet mengatakan, warga juga menuntut ganti rugi atap rumah yang ikut terdampak ledakan sumur panas bumi tersebut.
Sebab, akibat ledakan itu, atap rumah berupa seng rapuh dan pada akhirnya bocor. “Banyak rumah warga yang bocor akibat ledakan sumur panas bumi tahun lalu,” ungkapnya.
Camat Batur, Herry Kartika yang ikut melakukan negosiasi mengatakan, alotnya negosiasi tersebut lantaran adanya perbedaan harga tanaman. Sesuai keputusan Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP) harga kentang Rp 6 ribu per kilogram.
“Kami tengah melakukan upaya-upaya untuk mencari titik temu,” ujarnya. Selain bernegosiasi dengan jajaran PT GDE di Desa Karangtengah, dia juga berdialog dengan Direktur Utama PT GDE yang ada di Jakarta.
Selasa (9/5) negosiasi masih dilanjutkan dengan Dirut PT Geo Dipa Energy melalui telekonfrend untuk membahas mengenai waktu pertemuan dengan KJPP.
Humas PT GDE, Muhammad Aunurrofiq, menyatakan akan terus melakukan koordinasi dengan manajemen pusat. Namun harga ganti rugi lahan yang terdampak milik petani tetap mengacu pada hasil yang dilakukan KJPP.
“Kami berharap ada titik temu antara perusahaan dengan warga. Tetapi untuk harga, kami tidak mau menyalahi aturan karena yang berwenang adalah KJPP,” kata dia. (uje/din)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn