Dipicu Belum Tuntasnya Pencairan ADD
PURBALINGGA- Belum tuntasnya penanganan tahapan pencarian Alokasi Dana Desa (ADD) dari 224 desa se kabupaten Purbalingga, membuan DPRD Purbalingga geram.
Dewan akan memanggil instansi terkait dan organisasi profesi kades serta perangkat desa. Sebab hingga pekan ini, baru 70 desa yang sudah mencairkan ADD.
“Kami berencana segera memanggil Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) serta Paguyuban Kades dan Perangkat Desa Purbalingga Wirapraja untuk mengetahui permasalahannya,” kata Ketua DPRD Purbalingga, Tongat SH, kemarin.
Dia akan mendengarkan langsung persoalan apa saja yang membelit mekanisme ADD ini. Jika sata ini baru sekitar 30 persen yang cair, persoalan yang ada harus dipecahkan.
“Karena itu, minggu ini kami akan mengundang pihak terkait untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi,” ujarnya. Pihaknya bersama pihak-pihak yang berkepentingan itu akan mencari akar permasalahan serta mencari solusinya agar ADD bisa segera cair dan terserap untuk pembayaran penghasilan tetap (siltap) aparatur desa dan pembangunan di desa bersangkutan.
“Kita akan lihat apa pelayanan dari Bapermasdes dan DPPKAD yang berbelit atau dari pemerintah desa yang belum memenuhi kriteria untuk bisa dicairkan. Pemanggilan kita lakukan agar segera klir,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan Purbalingga ini juga menilai, belum cairnya ADD membuat proses pembangunan di desa terkendala. Jika pembangunan di desa sudah ada yang berjalan, biasanya karena pinjaman dana pihak ketiga.
“Pengaruhnya tetap pada kegiatan operasional sehari-hari, anggaran ditopang dengan dana cadangan atau kas desa. Bagi desa yang kas desanya minim, juga terpaksa harus menghutang ke pihak ketiga,” tegasnya.
Dia menambahkan, belum cairnya dana itu juga berimbas pada nasib aparatur pemerintahan desa selama enam bulan terakhir. Mereka belum bisa menikmati gaji atau siltap. Disisi lain, mereka juga memiliki kebutuhan hidup, termasuk menjelang lebaran ini.
Sementara itu, di Kecamatan Karangreja, belum turunnya ADD membuat kepala desa kelimpungan. Sebab rencana pembangunan di desa juga ikut tertunda. Hal tersebut membuat para kades khawatir bila ADD lebih lama tidak kunjung turun.
Kepala Desa Siwarak, Suratman mengatakan, sampai saat ini ADD memang belum kunjung turun. Meskipun demikian, perangkat di desanya tetap akan profesional. “Pelayanan kepada masyarakat tetap jalan meski ADD belum turun,” ujarnya.
Suratman menjelaskan, tidak kunjung turunnya ADD memang secara langsung berdampak pada pemangunan desa. Sebab alokasi dana dan bulan pengerjaan bisa dipastikan molor, sehingga akan menghambat pembangunan di tingkat desa.
Kepala Desa Tunjungmuli, Joko Pranoto mengatakan, menjelang Idul Fitri dan belum turunnya ADD, membuat desa kebingungan. Sebab kondisi jalan yang belum bagus, membuat warga protes. “Jalan banyak yang sudah dialokasikan dengan ADD namun belum turun,” ungkapnya.
Padahal menurutnya, menjelang lebaran banyak warga yang mudik. Namun,infrastruktur yang masih rusak, membuat pemerintaj desa khawatir akan mengecewakan masyarakatnya yang ingin lebaran di rumah. (amr/jok/din)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn