Sindir Jokowi yang Minta Rakyat Berhemat, Pengamat Kaitkankan dengan IKN

By: RadarBanyumas.co.id Date Uploaded: Description: Sindir Jokowi yang Minta Rakyat Berhemat, Pengamat Kaitkankan dengan IKN

Presiden Jokowi saat camping di IKN. (Dok. Setpres)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta masyarakat berhemat dan menabung.

Dengan demikian, masyarakat kecil juga bisa mengantisipasi situasi tak terduga yang bisa saja terjadi di masa mendatang.

“Saya minta seluruh rakyat, seluruh masyarakat kecil menabung, berhemat, sehingga apabila ada keadaan-keadaan tertentu yang kita prediksi, itu masih punya cadangan, rakyat punya cadangan, negara juga punya cadangan,” kata Jokowi di Magelang, Jawa Tengah.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan B Najamudin merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat mengantisipasi segala kemungkinan krisis di masa depan dengan cara berhemat dan menabung.

Menurut Sultan, permintaan Presiden Jokowi sangat penting diperhatikan oleh semua elemen bangsa di tengah situasi ekonomi global yang masih terkoreksi akibat beberapa krisis politik dan pemanasan global.

“Hemat dan menabung adalah etos kemakmuran yang harus dibudayakan, tak terkecuali kepada pemerintah sendiri,” kata Sultan melalui keterangan tertulisnya, Minggu (22/5/2022).

Sultan menuturkan, masyarakat khususnya kelas menengah harus mempertimbangkan permintaan presiden tersebut dengan melakukan rencana pengelolaan keuangan yang baik. Budayakan investasi dan menabung, bukan justru membiasakan diri untuk boros dan utang.

“Permintaan penting presiden ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Masyarakat tentu ingin pemerintah mawas diri dengan kebijakan anggaran yang selalu menuai kontroversi selama ini,” kata dia.

Menurut dia, kebiasaan menerbitkan surat utang secara tidak proporsional dan pemborosan anggaran APBN pada proyek yang tidak diprioritaskan harus segera dievaluasi. Masalahnya adalah selama ini publik justru mendapati pemerintah melakukan suntikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN sakit dan subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

“Termasuk pembebanan kebutuhan anggaran pembangunan Ibu kota Negara (IKN) kepada APBN yang selalu defisit. Kami sepakat bahwa seluruh elemen bangsa harus memiliki sense of crisis, tapi penting bagi pemerintah untuk mawas diri dan meninjau kembali rencana proyek yang tidak related. Kami harap pembangunan IKN sebaiknya ditunda,” ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.(wartaekonomi/fajar/ttg)