Soal Jembatan Gantung Sidabowa, DPRD Banyumas: Paling Penting Rapat Dengar, Anggaran Bisa Dipergeserkan

By: RadarBanyumas.co.id Date Uploaded: Description: Soal Jembatan Gantung Sidabowa, DPRD Banyumas: Paling Penting Rapat Dengar, Anggaran Bisa Dipergeserkan

JEMBATAN GANTUNG: Warga melintas di jembatan gantung Sidabowa-Karanganyar. Meski sudah mengkhawatirkan, pembangunan jembatan permanen belum dianggarkan tahun ini. DIMAS PRABOWO/RADARMAS

PURWOKERTO – Jembatan gantung di Sidabowa dalam kondisi memprihatinkan. Bahkan beberapa waktu lalu, pondasi patok tali sling longsor. Namun, masih belum direncanakan untuk pembuatan jalan baru di lokasi tersebut.

Hal itu disampaikan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Widodo Sugiri. “Pembangunan untuk jembatan permanen memang belum ada,” katanya.

Ditambahkan, tahun ini belum ada anggaran terkait jembatan baru untuk Sidabowa. “Anggarannya belum ada. Jumlahnya masih minim karena masih pandemi,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala DPU Kabupaten Banyumas Dr Ir Irawadi CES mengatakan, terkait dengan jembatan gantung masih dikaji lebih lanjut. “Ini masih dicek dan dipelajari kemungkinannya,” kata dia.

Terkait penanganan jembatan gantung di Sidabowa, anggota dewan menilai perlu ada rapat dengar antara pemerintah dengan dinas terkait. Hingga dapat menghasilkan solusi soal penanganan jembatan.

“Paling penting ada rapat dengar. Soal anggaran kalau bisa di pergeseran,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Supangkat.

Terpisah, Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (IPW) Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Joko Purwoko mengatakan, soal penanganan jembatan masih belum jadi prioritas.

“Pertimbangan kita masih memungkinkan menggunakan akses yang lain. Kemarin yang jadi prioritas utama, Jembatan Cibalung yang putus,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, penanganan Jembatan Sidabowa tetap jadi prioritas. Namun karena keterbatasan anggaran, dipilih yang paling urgen.

“Sudah ada DED. Bantuan Bronjong ke balai besar sudah kita usulkan,” ujarnya.

Dikatakan, pemerintah daerah sudah berupaya melakukan penanganan dengan pengajuan bantuan bronjong. Namun, saat ini mekanismenya berbeda.

“Bronjong sekarang konsepnya dari balai besar pengadaannya terpusat dari Jakarta. Jadi dari balai besar hanya didrop kebutuhannya berapa. Setahu saya baru kemarin, tahun 2019,” paparnya.

Dengan demikian, saat ini pihaknya hanya bisa menunggu alokasi bronjong dari pusat. Menurutnya, pemberian alokasi bronjong bergantung pada skala prioritas pusat. (aam)