By: 
SOSIALISASI : Satpol PP Banyumas melakukan sosialisasi Perda No 16 Tahun 2015 kepada pengguna jalan di simpang GOR Satria, Purwokerto, Kamis (19/5). (DIMAS PRABOWO/RADARMAS)
PURWOKERTO : Medio Juni mendatang, Satpol PP akan melakukan sidang tipiring kepada pemberi uang kepada Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT).
Sebelum penerapan sanksi tipiring, Satpol PP mulai melakukan sosialisasi di empat titik strategis, Kamis (19/5). Yakni simpang empat GOR Satria, Simpang Sutasoma/Palma, Simpang Jalan Masjid, dan Simpang Karangkobar.
“Sosialisasi dulu beberapa hari, terus edukasi, baru terakhir penindakan. Nanti kalau dipandang sudah cukup dan sudah tahu semua imbauan, langsung penindakan,” kata Kasatpol PP Banyumas Setia Rahendra, Kamis (19/5).
Dikatakan, kegiatan sosialisasi direncanakan akan digelar selama dua minggu.
“Dua minggu, mulai hari ini (kemarin, red). Baru setelah itu edukasi. Kalau edukasi mungkin KTP-nya diambil, membuat surat pernyataan tidak mengulangi. Kalau masyarakat sudah tahu, kita tipiring,” jelasnya.
Setia menambahkan, penindakan tipiring pada pelanggar Perda Nomor 16 Tahun 2015 akan dilakukan pertengahan Juni mendatang. Agar pengguna jalan tidak memberi uang, barang atau sejenisnya pada PGOT.
“Kemungkinan pertengahan Juni. Banyak yang harus disiapkan. Kita harus koordinasi dengan kepolisian dan pengadilan,” tegasnya.
Sementara itu salah satu pengguna jalan, Arif, warga Ajibarang Wetan mengatakan, kurang setuju dengan pemberian sanksi kepada masyarakat yang memberi kepada PGOT.
Menurutnya, memberi merupakan salah satu bentuk ibadah (sedekah).
“Sodakoh (sedekah) kan ibadah, masa melanggar. Kita mau memberi bantuan ke orang kok nggak boleh. Terlepas dia bohong atau apapun, yang penting kita ngasihnya ikhlas,” kata dia.
Menurut Arif, lebih baik yang ditertibkan PGOT nya, terutama anak-anak.
“Harusnya pengemis dan pengamennya yang ditertibkan. Satpol harus lebih gencar lagi patroli,” pungkasnya. (dms)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn