• Fokus Utama
    • Purwokerto
    • Banyumas
    • Purbalingga
    • Banjarnegara
    • Cilacap
    • Kebumen
  • Berita Umum
    • Internasional
    • Nasional
    • Jawa Tengah
    • Pendidikan
    • Tekno
  • Olahraga
    • Sepakbola
    • MotoGP
    • Formula 1
    • Gowes
  • Insiden
  • Features
    • Expresi
    • Komunitas
    • Metrobis
    • Fotomotif
    • KampusKita
    • Visite
    • Wanita
  • Lintas Serba-serbi
  • Intermezo
  • Mblaketaket
  • Catatan Dahlan Iskan
  • Catatan Azrul Ananda

RADAR Banyumas - Situs Berita Online Terbesar di BARLINGMASCAKEB

  • Fokus Utama
    • Ziarah Lintas Agama Tingkatkan Toleransi Antar Umat Beragama
    • Baturraden Berbenah Biar Tambah Wah, Digelontor Anggaran Rp 55 Miliar dari PEN
    • Mulai Atap Roboh Sampai Terendam Banjir, Dampak Hujan Angin di Purwokerto
    • Soal BPNT Banyumas Diusut Polda Jateng, Ketua DPRD Banyumas Benarkan Anggotanya Diperiksa, Kepala Dinsos: Suplier Ditanya Alur Pengadaan
    • Banjir Perumahan Karangpucung, Warga Ingin Dibuat Embung
    • Purwokerto
    • Banyumas
    • Purbalingga
    • Banjarnegara
    • Cilacap
    • Kebumen
  • Berita
    • Gempa Bumi Malang, 300 Rumah Rusak dan 7 Warga Meninggal
    • 35 SD dan 3 MI di Banyumas Diusulkan Lagi Masuk Ujicoba PTM
    • Pangeran Philip, Suami Ratu Inggris Elizabeth II Meninggal Dunia, 74 Tahun Mendampingi
    • TMII Dikelola Tim Transisi, Muncul Rumor Akan Dikelola Keluarga Jokowi, Moeldoko: Itu Pemikiran Primitif
    • Didukung APBN, Sri Mulyani Yakin Ekonomi Pulih
    • Internasional
    • Nasional
    • Jawa Tengah
    • Pendidikan
    • Tekno
  • Olahraga
    • Lionel Messi Lempar Pujian untuk 3 Bintang Muda Chelsea
    • Liverpool Kalah, Fabinho Temui Presiden Madrid di Ruang Ganti
    • Dulu Dibuang, Kini Chelsea Ingin Kembalikan Romelu Lukaku
    • Luis Suarez Cedera! Barcelona Siap Salip Atletico Madrid
    • Man United Libas Granada 2-0, Solskjaer Malah Pusing Soal Kartu Kuning
    • Sepakbola
    • MotoGP
    • Formula 1
    • Bulutangkis
    • Gowes
  • Insiden
    • Mulai Atap Roboh Sampai Terendam Banjir, Dampak Hujan Angin di Purwokerto
    • Gempa Bumi Malang, 300 Rumah Rusak dan 7 Warga Meninggal
    • Banjir Perumahan Karangpucung, Warga Ingin Dibuat Embung
    • Hujan Deras, Perumahan Karangpucung Permai Purwokerto Terendam Banjir Hingga Sedada Orang Dewasa
    • Hujan Disertai Angin, Sebagian Atap Pasar Manis Roboh
  • Features
    • Masyarakat Bisa Memilih Peserta Favoritnya di Banyumas Mengaji, Ikuti Caranya
    • Ditutup, Panitia Catat 681 Peserta Bersaing dalam Event Banyumas Mengaji
    • Dukung Alih Suplai Kilang Balongan, Kilang Pertamina Cilacap Lakukan Pengapalan Perdana Pertalite
    • Pandemi, Trah Bonokeling dari Kalikudi Adipala hanya Berangkat Satu Prawesti dan Dua Kyai Kunci ke Jatilawang
    • Tinggal Hari Ini Kesempatan Emasnya Mendaftar Banyumas Mengaji
  • Intermezo
    • Aura Kasih, Ibu Satu Anak Cari Calon Suami, Tidak Ingin Hidup Sendiri
    • Ashanty Kangen Ditinggal Nikah
    • Isu Selingkuh, Hotma Sitompul Sebut Bams dan Ibunya Jahat
    • Sule Akui Salah Tak Mau di-Roasting Kiky Saputri
    • Luna Maya Pamer yang Bikin Heboh
  • Lintas Serba-serbi
    • Populasi Macan Kumbang di Nusakambangan Bertambah, Terpantau Hasil Rekaman Trap BKSDA
    • Lama Tak ke Sekolah, 11 Siswa SMP Nikah
    • Dahsyat! Winger Keturunan Maluku Cetak Hattrick di Liga Belanda
    • Kabar Insiden, Booking Cewek yang Datang Waria, Sampai Dirampok dan Dianiaya
    • Dikira Sudah Meninggal, Sudah Tahlilalan, Masim Masruri Warga Magelang Ditemukan 30 Tahun Kemudian, Diketahui Lewat Media Sosial
  • More
    • Lintas Serba-serbi
    • Features
    • Intermezo
    • KampusKita
    • Mblaketaket
  • Facebook

  • Twitter

  • Instagram

  • Google+

  • YouTube

  • LinkedIn

  • 30 Shares
Nasional

Vaksinasi Masih Berjalan Lamban, Evaluasi Lagi Vaksin Untuk Koruptor

Radar Banyumas
Sabtu, 27 Februari 2021
Radar Banyumas
Sabtu, 27 Februari 2021

Vaksinasi Masih Berjalan Lamban, Evaluasi Lagi Vaksin Untuk Koruptor

By: RadarBanyumas.co.id Date Uploaded: Description: Vaksinasi Masih Berjalan Lamban, Evaluasi Lagi Vaksin Untuk Koruptor

JAKARTA – Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih berjalan lamban, dengan jumlah dosis yang diberikan sebanyak 80-90 ribu per hari. Jumlah ini kurang dari 10 persen target nasional. Yakni satu juta vaksin per hari.

“Memang untuk tahap pertama kali ini masih lamban. Sekitar 80-90 ribu per hari. Sementara target yang ingin dicapai itu satu juta dalam satu hari,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui , Jumat (26/2).

Dia menilai berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama antara lain terkait registrasi penerima vaksin, distribusi vaksin, pendataan penerima vaksin, dan jumlah vaksinator.

Koruptor Lebih Dulu Divaksin



Menurutnya, pemerintah akan mengevaluasi persoalan-persoalan di lapangan tersebut. Sehingga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap kedua mulai April mendatang dapat mempercepat capaian target penerima vaksin.

“Masalah-masalah yang terus mengganggu ini terus dibenahi. Masalah teknis iya. Misalnya soal registrasi nanti disederhanakan. Soal distribusi mulai dibenahi supaya itu cepat sampai dan soal data penerima vaksin juga terus dibenahi,” jelasnya.

Pemerintah juga akan terus menambah jumlah dosis vaksin COVID-19 sesuai kebutuhan masyarakat di Indonesia. Selain itu, tenaga kesehatan penyuntik vaksin atau vaksinator akan ditambah supaya mempercepat vaksinasi.

“Memang sekarang dari impor vaksin itu masih sedikit. Tetapi produksi yang dibuat di dalam negeri sudah mulai. Disamping itu juga ada tambahan. Selain dari Sinovac ada juga dari AstraZeneca dan merek-merek lain. Lalu vaksinator juga akan diperbanyak, termasuk dari TNI dan Polri juga menyediakan vaksinator,” pungkasnya.

Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar vaksinasi COVID-19 terhadap 39 dari total 61 tahanan lembaga antirasuah. 22 tahanan lainnya ditunda lantaran alasan kesehatan.

Hal ini menimbulkan kecemburuan dan dinilai tidak adil. Sebab para koruptor justru memperoleh vaksin terlebih dahulu dibandingkan tahanan penghuni lapas.

Pemberian vaksin COVID-19 terhadap para tahanan KPK terus disorot dan jadi polemik. DPR pun meminta agar Kementerain Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi prosedur penyaluran vaksin kepada para koruptor.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta agar Kemenkes mengevaluasi penyaluran dan pemberian vaksin COVID-19 terhadap tahanan KPK. Sebab berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan akses. Terlebih, para tahanan tersebut bukan merupakan target prioritas vaksin pemerintah.

“Lebih baik kita memperhatikan masyarakat yang memang membutuhkan dan menjadi prioritas,” tegasnya, Jumat (26/2).

Dikatakannya, skala prioritas pemberian vaksin COVID-19 hingga saat ini masih belum selesai seluruhnya. Sementara tahanan tak termasuk skala prioritas.

Kemenkes diminta meningkatkan pengawasan terhadap implementasi pemberian vaksin COVID-19 karena akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Pemberian vaksin harus dengan target prioritas terlebih dahulu dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, guna memastikan penyaluran vaksin dapat menyeluruh dan tidak terjadi penumpukan di satu titik tertentu,” ujar politisi Golkar tersebut.

Dia juga meminta Kementerian/Lembaga maupun masyarakat yang akan menerima vaksin dapat mengikuti jadwal dan skala prioritas yang telah ditentukan Pemerintah.

“Sebab perlindungan kesehatan merupakan hal penting bagi seluruh masyarakat, namun harus ditentukan sesuai skala prioritas,” katanya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni menilai pemberian vaksin terhadap tahanan KPK tak ada urgensinya.

“Menurut kami sangat tidak tepat. Melihat kesahihan data Kemenkes saja, bisa diragukan bahwa pasti belum semua nakes (tenaga kesehatan) atau kelompok prioritas lainnya yang menjadi target vaksin tahap I itu mendapatkan vaksin, sekarang sudah akan diberikan kepada tahanan KPK,” ucapnya.

Dia pun mendesak agar KPK meninjau ulang pemberian vaksin bagi para tahanannya. Sebab mereka bukan garda terdepan yang harus divaksin.

“Sebaiknya pemerintah, Kemenkes, dan KPK sendiri meninjau ulang dan membatalkan rencana itu. Tahanan KPK bukan garda terdepan yang harus mendapatkan vaksin tahap I,” ucapnya.

Meski demikian, dia paham jika vaksinasi di KPK termasuk untuk tahanan bertujuan agar tidak mengganggu penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi.

“Tetapi lagi-lagi harus dilihat lagi apa prioritasnya? Sedangkan semua nakes saja belum berhasil divaksin. Pemerintah harus lebih gencar ke kelompok prioritas dahulu, apalagi jumlah vaksin kan masih terbatas. Utamakan garda terdepan untuk penanganan COVID-19, lalu baru bisa beralih ke lapisan berikutnya,” tuturnya.

Senada yang diungkapkan mantan Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala. Menurutnya tak ada relevansinya pemberian vaksin kepada para tahanan KPK. Terlebih program vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia belum tuntas.

“Tidak berlebihan kiranya diajukan pertanyaan apa urgensinya mendahulukan para tahanan tersebut? Walaupun tidak terlalu relevan, namun kenyataan bahwa para tahanan tersebut adalah pejabat tinggi atau pengusaha yang kaya dan telah menyalahgunakan jabatannya bisa menjadikan publik semakin sensitif,” katanya.

Jika alasan pemberian agar para tahanan tidak tertular COVID-19, pemerintah juga harus melakukan vaksinasi terhadap sekitar 20 ribu tahanan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang tersebar di ribuan lokasi di seluruh Indonesia. Selain itu, ia juga melihat pemberian vaksin terhadap 250 ribu narapidana yang berada di lapas-lapas yang kelebihan penghuni dinilai lebih strategis.

KPK Kebobolan, Edhy Prabowo Disebut Terima Tamu Bukan Dari Keluarga Inti



Sebab, ketika seorang tahanan dan narapidana tertular, akan menjadi super spreader bagi warga lainnya.

“Klaster rutan dan lapas pun akan terus terjadi dalam skala yang mengerikan,” ungkapnya.

Selain itu, dia memandang pemberian vaksin kepada tahanan KPK justru terkesan memberikan perhatian kepada pelanggar hukum kelas elite ketimbang mendahulukan puluhan juta orang yang taat hukum.

Sebelumnya, KPK menjelaskan alasan pemberian vaksin COVID-19 kepara para tahanannya yang menuai kritik karena bukan prioritas kelompok penerima vaksin.

“Mari kita pahami bersama bahwa sampai dengan hari ini kasus positif COVID-19 Tahanan KPK cukup tinggi, yaitu 20 dari total 64 orang tahanan (31 persen) dan bahkan ada pegawai (KPK) sampai meninggal dunia,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Ia mengatakan tahanan KPK merupakan salah satu pihak yang rentan untuk tertular dan menularkan COVID-19 karena banyak berhubungan dengan berbagai pihak seperti petugas rutan, penyidik, keluarga tahanan, kuasa hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Diketahui, dari 61 tahanan KPK tercatat 39 tahanan telah divaksinasi termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Sementara 22 tahanan lainnya belum divaksin dengan alasan kesehatan.

Pemberian vaksin juga dilakukan terhadap seluruh insan KPK, tahanan, para jurnalis, dan pihak eksternal lain yang berada di lingkungan KPK. (rh/gw/fin)

Topik Nasional

Baca juga berita Lainnya:

Gempa Bumi Malang, 300 Rumah Rusak dan 7 Warga Meninggal

Minggu, 11 April 2021 - 08:33
Lihat Berita

TMII Dikelola Tim Transisi, Muncul Rumor Akan Dikelola Keluarga Jokowi, Moeldoko: Itu Pemikiran Primitif

Sabtu, 10 April 2021 - 10:13
Lihat Berita

Didukung APBN, Sri Mulyani Yakin Ekonomi Pulih

Jumat, 9 April 2021 - 13:38
Lihat Berita

Dana Rp4,01 Triliun untuk 5 Wisata Super Prioritas

Jumat, 9 April 2021 - 13:38
Lihat Berita

Siklon Tropis Meningkat, Jateng Diminta Waspada

Jumat, 9 April 2021 - 13:37
Lihat Berita

Mudik Dilarang, Tempat Wisata Tetap Dibuka Ini Kata Puan

Jumat, 9 April 2021 - 13:36
Lihat Berita
Scroll for more
Tap
  • Populer

  • Terkini

  • Topik

  • Nekat Mudik ke Banyumas, Bupati: Siap-siap Keluar Biaya Rapid Antigen, yang Mampu Bayar Penuh, yang Tidak Mampu Disubsidi
    Banyumas
    Kamis, 8 April 2021 - 10:23
  • Di Banjarnegara, Lima Pasangan Bukan Suami Istri Lagi Asyik Berduaan Di Kamar Hotel Dirazia
    Banjarnegara
    Kamis, 8 April 2021 - 13:26
  • Dua ASN di Banyumas Disanksi Turun Pangkat, Kepala BKPSDM Supartono: Kalau Cerai ya Harus Urus izin
    Purwokerto
    Kamis, 8 April 2021 - 11:36
  • Populasi Macan Kumbang di Nusakambangan Bertambah, Terpantau Hasil Rekaman Trap BKSDA
    Cilacap
    Jumat, 9 April 2021 - 11:06
  • Revisi RTRW di Banyumas Tampilkan Kawasan Industri, Ini Tujuh Wilayah yang Masuk Pengembangan
    Banyumas
    Jumat, 9 April 2021 - 10:56
  • Ziarah Lintas Agama Tingkatkan Toleransi Antar Umat Beragama
    Banyumas
    Minggu, 11 April 2021 - 08:59
  • Baturraden Berbenah Biar Tambah Wah, Digelontor Anggaran Rp 55 Miliar dari PEN
    Banyumas
    Minggu, 11 April 2021 - 08:55
  • Mulai Atap Roboh Sampai Terendam Banjir, Dampak Hujan Angin di Purwokerto
    Banyumas
    Minggu, 11 April 2021 - 08:50
  • Soal BPNT Banyumas Diusut Polda Jateng, Ketua DPRD Banyumas Benarkan Anggotanya Diperiksa, Kepala Dinsos: Suplier Ditanya Alur Pengadaan
    Banyumas
    Minggu, 11 April 2021 - 08:44
  • Gempa Bumi Malang, 300 Rumah Rusak dan 7 Warga Meninggal
    Insiden
    Minggu, 11 April 2021 - 08:33
    • Index Berita
    • Pemkab Banyumas
    • Bencana Alam
    • Ramadan
    • Banjir
    • Lebaran
    • DPRD Banyumas
    • Ir Achmad Husein
    • Polres Cilacap
    • Pembelajaran Tatap Muka (PTM)

Facebook

@twitter

Kicauan Saya
    Info iklan radarbanyumas & Berlangganan
RADAR Banyumas

Surat kabar harian terbesar di Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap & Kebumen) termasuk bagian dari grup Jawa Pos, berkantor pusat di Kota Purwokerto.

Harian Radar Banyumas pertama kali terbit tahun 1998. Mulai Tahun 2016 Mulai merambah media online dan menjadi media terbesar dan terpercaya di area Barlingmascakeb.

Berlangganan

Masukkan alamat email Anda untuk berlangganan Radar Banyumas edisi online dan menerima pemberitahuan mengenai berita-berita terbaru dari Koran Radar Banyumas Online setiap harinya melalui email.

Radar Banyumas Online

  • Redaksi
  • Layanan Iklan & Berlangganan Koran
  • Privacy Policy
  • Terms of Services
  • Pedoman Media Siber

Copyright © 2016-2021 Radar Banyumas Network.

Jika Dihibahkan ke Kabupaten Banjarnegara, Bupati: Jalan Nasional dan Provinsi Beres
Direstui Pemerintah, Usulan Vaksin Mandiri Untuk Karyawan Tak Boleh Bayar