PROTES: Puluhan warga saat melaksanakan pertemuan di Balai Desa Aditirto. Petemuan dilaksanakan untuk memprotes pelaksanaan pembangunan.IMAM/EKSPRES
KEBUMEN-Puluhan warga Desa Aditirto Kecamatan Pejagoan beramai-ramai mendatangai kantor balai desa setempat. Mereka datang untuk memprotes proses pembangunan jalan. Warga menilai proses pembangunannya tidak mengikutsertakan masyarakat dalam pengerjaanya. Padahal 30 persen dari anggaran adalah untuk upah.
Keterlibatan warga dalam pelaksanaan pembangunan menjadi hal yang penting. Dengan itu warga mempunyai pekerjaan yang berujung pada pendapatan untuk kebutuhan ekonomi. Bukankan tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk mensejahterakan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Ketua BPD Desa Aditirto Masduki. Selain itu pihaknya juga menyampaikan pelaksanaan pembangunan rabat beton semestinya dilakukan secara swakelola. Yang terjadi tidak demikian namun justru menggunakan ready mix. Warga pun menuntut pembangunan rabat beton yang sudah berjalan dihentikan.
Pertemuan di balai desa setempat berjalan damai dan lancar. Turut hadir dalam pertemua tersebut Ketua dan anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD) setempat, perwakilan Polsek Pejagoan serta Koramil Pejagoan, Selasa (9/7).
Masduki menyampaikan awalnya BPD mendapatkan aspirasi dari masyarakat. Ini terkait pembangunan fisik pada tahun 2019. Kemudian BPD meminta pertemuan dengan pemerintahan desa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. warga meminta pembangunan jalan tersebut dilakukan swakelola. “Warga menuntut pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB). Yakni pembangunan dilaksanakan dengan cara secara swakelola. Dengan ini pembangunan desa dapat menyerap tenaga kerja lokal dan bukan dari luar,” tuturnya.
Pada tahun 2019, lanjutnya , terdapat Desa Aditirto akan melaksanakan pembangunan jalan. Ini berada di tiga titik meliputi di RT 9, RT 8 dan RT 7-5. Selain jalan, ada juga pembangunan drainase. Ini terletak di samping balai desa yakni di RT 6. Di RT 9 pembangunan sudah dilaksanakan dengan ready mix sepanjang 160 meter dari total 350 meter. Ini jelas tidak sesuai, sebab tidak swakelola. “Nantinya jika sudah swakelola masyarakat siap menjadi pekerja. Ini dengan dikoordinir oleh masing-masing Ketua RT setempat,” katanya.
Sementara Kepala Desa Aditirto Muhammad Makhali dalam pertemuan mengamukakan, Pemerintah Desa Aditirto akan memenuhi permintaan masyarakat. Pihaknya bersama BPD juga akan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Ini tentunya untuk melaksanakan program pembangunan di Aditirto. (mam)
Facebook
Twitter
Instagram
Google+
YouTube
LinkedIn