Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA – Nama Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dikabarkan bakal menempati posisi Tribrata 1. Dia akan menggantikan Kapolri Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada 1 Februari 2021.

Munculnya nama Komjen Listyo Sigit sebagai kandidat terkuat calon Kapolri mengundang beragam komentar. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta agar sebelum Presiden Joko Widodo benar-benar arif dan bijaksana dalam menunjuk sosok calon Kapolri baru. Kapolri jangan ditunjuk hanya berdasarkan kedekatan dan loyalitas.

“Presiden hendaknya kalau mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi kapolri pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan, loyalitas, dan profesionalitas saja tapi harus lebih luas dari itu,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/1).

Berdasarkan pandanganna, beberapa waktu belakangan, terdapat isu yang menunjukan hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu. Masih ada sebagian umat Islam yang melihat kriminalisasi terhadap ulama masih kerap terjadi.

Meski pemerintah membantah, namun menurutnya sikap dan pandangan seperti itu tidak boleh dianggap enteng.

“Karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam, apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus-menerus disakiti dan dikecewakan,” ungkapnya.

Terlebih, kondisi ini diperburuk dengan krisis kesehatan. Pendemi COVID-19 belum jelas kapan akan berakhir dan juga krisis ekonomi yang cukup berat. Dengan situasi tersebut, Anwar mengatakan tidak mustahil berbagai kemungkinan buruk bisa terjadi.

“Oleh karena itu sebagai anak bangsa saya khawatir penunjukan kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa kedepannya,” katanya.

Anwar mengatakan Indonesia sebagai bangsa harus bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah tersebut. Penyelesaian semacam ini, sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa.

“Untuk itu saya berharap dalam penunjukan dan penetapan calon kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini, tentu saja presiden dituntut kearifannya agar bisa memilih sosok kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas,” ujarnya.

Senada diungkapkan pakar intelijen dan terorisme Ridlwan Habib. Dia menyebut pemerintah harus mewaspadai kelompok teroris yang anti terhadap calon Kapolri baru.

“Bagi kelompok seperti JAD atau MIT, (yang berpandangan) polisi halal diserang, apalagi polisi yang dipimpin seorang Katolik, tambah membuat mereka marah,” kata Direktur The Indonesia Intelligence Institute ini.

Meski demikian, dia menilai, jika Jokowi memilih Listyo Sigit sebagai Kapolri merupakan langkah tepat. Sebab berdasarkan faktor loyalitas dan profesionalisme. Terlebih Sigit pernah menjabat sebagai ajudan Jokowi dan juga sebagai Kapolres Solo saat Jokowi menjadi wali kota pada 2011 lalu.

“Presiden perlu figur Kapolri yang terbiasa berkoordinasi dan sudah faham karakternya,” katanya.

Selain itu, Sigit juga paham bermacam-macam organisasi masyarakat. Bahkan dia juga pernah menjadi pembicara dalam Kursus Ketahanan Nasional DPP PKS pada Februari 2020 lalu.

“Hubungan Listyo Sigit Prabowo dengan tokoh tokoh umat Islam berjalan harmonis,” ucapnya.

Sementara koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai Listyo Sigit bukan pilihan tepat menjadi Kapolri.

“Yang perlu dipikirkan oleh kita semua adalah bagaimana menunjuk seorang Kapolri yang tepat, yang bisa menjawab kebutuhan Negara ke depan, dengan melihat dinamika politik yang berkembang saat ini,” katanya.

Memilih Kapolri, tidak semata-mata urusan hak prerogatif Presiden dan tidak absolut menjadi hak prerogatif Presiden. Sebab secara mekanisme harus melalui usul dari Kompolnas, dan diuji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Setelah itu dikrim ke Presiden. Tujuannya agar Presiden tidak terjebak dalam pola rekrutmen seperti membeli kucing dalam karung.

Dikatakannya, tantangan terberat saat ini, adalah munculnya gerakan radikalisme, intoleransi dan terorisme dengan basis ormas radikal dan berpaham khilafah yang belum tertangani dengan baik. Karenanya, kriteria Kapolri pasca Jenderal Idham Azis, adalah tipe yang mampu membawa visi negara menjaga NKRI tanpa kenal gigi mundur.

“Listyo Sigit tidak realistis untuk jabatan Kapolri, karena tidak punya track record yang dibanggakan yang menjadi kredit point untuk jabatan Kapolri,” katanya.

“Apalagi selama menjadi Kabareskrim, terjadi masalah mismanagement dalam penanganan kasus Djoko S Tjandra, yang berakibat dua Jenderal Polisi menjadi tumbal akibat salah urus keresersean,”lanjutnya.

Terkait nama Listyo Sigit sebagai calon Kapolri, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan masih spekulasi.

“Nama calon Kapolri yang beredar di media sekarang masih ‘tebak-tebak buah nangka’ alias spekulasi,” kata Mahfud dalam akun Twitternya @mohmahfudmd.

Dikatakannya, hingga saat ini Jokowi belum mengirimkan nama calon kapolri ke DPR.

“Belum ada yang tahu siapa calon kapolri kita sebab Presiden masih mempertimbangkan secara seksama siapa yang paling tepat untuk jabatan tersebut,” katanya.

Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini mengatakan, ada cara khas yang sering dilakukan Presiden Jokowi dalam memilih seorang pejabat.

“Presiden Jokowi akan meminta dibuatkan 5 draf surat pengusulan yang berisi nama-nama yang berbeda. Pada saat yang tepat beliau tandatangani salah satunya, sedangkan draf surat yang tidak ditandatangani dimusnahkan,” ungkapnya.

Jadi, tidak ada yang tahu kecuali setelah diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi.

Menanggapi isu dirinya akan menjadi Kapolri, Komjen Listyo Sigit menyebutkan informasi tersebut tak berdasar.

“Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba isu itu muncul darimana. Karena tidak jelas sumbernya jadi saya bilang itu hoaks saja,” katanya.

Listyo pun tidak mau ambil pusing terkait isu-isu yang mulai berkembang jelang pergantian pucuk pimpinan Korps Bhayangkara itu. Jenderal bintang tiga Polri itu menegaskan dirinya saat ini masih fokus menjalankan tugasnya sebagai Kabareskrim.

Diakuinya, saat ini dirinya tengah melakukan pembenahan internal agar dapat melakukan upaya penegakan hukum secara tegas, humanis dan transparan.

“Bisa memberikan rasa aman dan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan untuk masyarakat dan lebih dipercaya masyarakat,” katanya.

Nama Listyo Sigit mencuat dari pernyataan Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid. Dia meyakini Presiden Jokowi mengusulkan Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

“Menurut saya hanya satu nama yang diusulkan (menjadi calon Kapolri), Listyo Sigit Prabowo yang terkuat dan punya kedekatan. Insyaallah, akan terpilih jika Allah Swt. dan Presiden menghendakinya,” katanya.

Menurut dia, kemungkinan pada Rabu (13/1) baru surpres tentang nama calon Kapolri akan keluar.

“Saya jawab mungkin Rabu keramat, Rabu Wage, 13 Januari 2021, baru terang benderang informasinya (nama calon Kapolri),” ujarnya.(gw/fin)